Dua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut) divonis bebas di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Para terdakwa menurut hakim tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.
Kedua terdakwa yakni Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Edwyn Tresnanugraha sebagai mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan selaku konsultan pengawas proyek.
"Mengadili, menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti melakukan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua, membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan JPU, memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan setelah putusan dibacakan, memulihkan harkat, martabat para terdakwa," ucap Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang di Ruang Cakra 1 PN Medan, Jumat (13/11/2026) sore.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya itu, uang senilai Rp 13,1 miliar yang dititipkan sebagai kerugian negara diperintahkan hakim untuk dikembalikan kepada PT Hutama Karya Persero.
Putusan yang dijatuhi hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut dan Kejari Samosir. Sebelumnya para terdakwa diminta agar dihukum selama 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsider 60 hari kurungan apabila kewajiban tersebut tidak dibayar.
Kedua terdakwa tidak dikenakan hukuman membayar UP lagi karena sudah menyetorkan sebanyak Rp 13,1 miliar ke rekening pemerintah lainnya (RPL) pada Kejari Samosir. Uang tersebut dianggap sebagai kompensasi pengganti kerugian keuangan negara.
Dalam dakwaan, Enda selaku PPK dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyetujui pembayaran uang muka dan Monthly Certificate (MC) meskipun progres pekerjaan dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.
Selain itu, Enda menyetujui perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis memadai serta menandatangani berita acara serah terima pertama (PHO) pada 23 Januari 2024, meskipun masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan.
Proyek yang seharusnya rampung dalam 360 hari justru mengalami keterlambatan hingga sekitar 498 hari kalender. Namun, Enda tidak mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia jasa yang menurut jaksa mencapai sekitar Rp 6,264 miliar.
Proyek fisik tersebut dikerjakan dengan nilai kontrak sebesar Rp 161,59 miliar yang bersumber dari Kementerian PUPR.
Akibat perbuatan para terdakwa dalam proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan serta Kawasan Tele, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 13,185 miliar.
