.webp)
Selain Amsal Sitepu divonis bebas, ada satu terdakwa dalam perkara yang sama yakni Amry KS Pelawi selaku Direktur CV. Gundaling Production. Dia dibebaskan di tingkat Peninjauan Kembali (PK).
Terdakwa Amry dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Karo dalam kasus dugaan korupsi video profil desa dan website di Kabupaten Karo.
Amar putusan tercantum dalam perkara Nomor PK 5121 PK/PID.SUS/2026. Majelis hakim diketuai Jupriyadi, didampingi hakim Ainal Mardhiah dan Arizon Mega Jaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kabul PK terpidana, batal jaksa penuntut, adili kembali: tidak terbukti seluruh dakwaan, membebaskan terpidana dari seluruh dakwaan," dikutip dari Saluran Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, Jumat (6/11/2026).
Putusan tersebut berbanding terbalik dengan vonis dari Pengadilan Negeri Medan, yang sebelumnya Amry dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
Baca juga: Putusan Bebas Amsal Sitepu Inkrah |
Tidak hanya hukuman badan, Amry juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 255 juta. Dengan ketentuan dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupinya.
Dengan ketentuan, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun kurungan.
Putusan PN Medan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Karo. Sebelumnya, Amry diminta dihukum selama 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.
Tidak hanya itu, Amry diwajibkan membayar UP senilai Rp 225 juta dengan ketentuan, setelah putusan memproleh hukum tetap kewajiban tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 tahun kurungan.
Menurut jaksa, Amry bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
Dalam dakwaan, Amry KS Pelawi selaku Direktur CV. Gundaling Production melakukan kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan atau instalasi komunikasi dan informatika lokal desa berupa pembuatan video profil dan website desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.
Lokasinya bertempat di Kecamatan Barusjahe dan Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Dalam dakwaan jaksa, Amry telah melakukan atau turut serta bersama-sama dengan Jesaya Ginting.
Untuk diketahui sebelumnya, pada tahun 2020-2022 Amsal Sitepu selaku CV Promiseland, menawarkan jasa dan pembuatan video profil kepada kepala desa di empat Kecamatan, Kabupaten Karo dengan anggaran Rp 30 juta per desa.
Tetapi Amsal didakwa JPU dari Kejari Karo melakukan mark - up dan tidak sesuai rencana anggaran (RAB) dan klaim kerugian negara sebesar Rp 202 juta lebih.
Namun, Majelis Hakim Ketua Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan dakwaan primer dan subsider jaksa tidak terbukti.
Hakim memutuskan untuk membebaskan Amsal dari seluruh dakwaan.
Kasus Amsal Sitepu sempat viral dan menyita perhatian dari berbagai kalangan. Amsal menangis di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan komisi lll yang dipimpin oleh Habiburokhman dan Hinca Panjaitan, memberikan perhatian khusus dan bahkan mengajukan diri sebagai penjamim penangguhan Amsal.
