.webp)
Pengakuan selebgram asal Medan Rahmat Hidayat atau Aleh mendapatkan tawaran uang sebesar Rp 80 juta agar tak membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial memasuki babak baru. Pemilik akun @alehh22 itu kini dilaporkan ke Polda Sumut terkait pengakuannya itu.
Dalam video yang diunggah Aleh, dia menampilkan tangkapan layar penawaran tersebut. Terlihat dalam tangkapan layar itu, tawaran untuk meredam isu karhutla ini mencapai Rp 80 juta.
Gerindra Minda Polisi Telusuri
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga, meminta kepolisian menyelidikinya. Ihwan meminta kepolisian menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk mengidentifikasi pihak yang diduga menawarkan kerja sama itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, persoalan ini perlu diusut secara serius agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Kepolisian juga diminta memastikan apakah tawaran tersebut benar-benar terjadi dan siapa pihak yang berada di baliknya.
"Kalau memang benar ada tawaran seperti itu, harus ditelusuri oleh Kapolda atau Dirsiber siapa yang menawarkan dan apa tujuannya. Jangan sampai ada pihak yang menggunakan isu karhutla untuk kepentingan tertentu," ujarnya, Minggu (18/10/2026).
"Kapolda harus segera memanggil konten kreator tersebut agar meminta penjelasan terkait penawaran kerjasama yang diterimanya," sambungnya.
Ia menegaskan, apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya kebohongan atau penipuan yang mengatasnamakan penanganan karhutla, pihak yang terbukti terlibat harus diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kalau benar ada yang menawarkan, pihak yang menawarkan itu harus ditangkap. Tapi ternyata kebohongan, kami meminta agar konten kreator itu yang ditangkap karena membuat resah," sebutnya.
Berpotensi Merusak Citra Pemerintah
Wakil Ketua DPRD Sumut ini menilai, dugaan tawaran kerja sama tersebut berpotensi merusak citra pemerintah. Sebab, jika informasi itu tidak diluruskan, masyarakat bisa menangkap kesan seolah-olah pemerintah menyiapkan anggaran untuk meredam pemberitaan atau pembahasan mengenai persoalan karhutla.
"Ini bisa membuat citra pemerintah menjadi buruk. Masyarakat bisa beranggapan seolah-olah ada anggaran yang disiapkan untuk meredam isu karhutla. Karena itu, kebenarannya harus diungkap agar tidak berkembang menjadi persepsi yang keliru," katanya.
Ia menilai, persoalan karhutla seharusnya menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Penanganan masalah tersebut perlu dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Karena itu, Ihwan meminta kepolisian tidak hanya memeriksa kebenaran informasi yang beredar, tetapi juga menelusuri identitas pihak yang diduga menawarkan kerja sama tersebut.
"Langkah penyelidikan diperlukan untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya sekaligus mencegah munculnya dugaan-dugaan yang dapat merugikan berbagai pihak," jelas Ikhwan.
Aleh Resmi Dilaporkan ke Polda Sumut
Kabid Humas Polda Sumut Ferry Walintukan membenarkan adanya laporan tersebut terhadap Aleh. Dia mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait unggahan Aleh.
Berdasarkan laporan polisi bernomor LP/B/1774/X/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara, laporan tersebut dibuat pada Senin (19/10/2026) pukul 14.44 WIB di Polda Sumut.
"Sudah ada pihak yang membuat laporan terkait hal tersebut," ujar Ferry Selasa (20/10).
Ferry mengatakan, laporan tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Siber (Ditres Siber) Polda Sumut. Polisi sedang melakukan penyelidikan dan akan memeriksa sejumlah saksi.
"Terkait laporan mengenai Si Aleh (selebgram) soal kasus karhutla, prosesnya sedang ditangani dan diproses oleh pihak siber," ujarnya.
Simak Video "Video: Polisi Gagalkan Penyelundupan 22 Kg Sabu dalam Tangki Mobil di Medan"
[Gambas:Video 20detik] (astj/astj)
