Sidang putusan pensiunan PNS dosen Univeristas Sumatera Utara (USU), Sudjono, dalam perkara palsukan dokumen warisan senilai Rp 20 miliar ditunda. Penundaan lantaran majelis hakim belum bermusyawarah atas kasus tersebut.
Sidang sempat dibuka yang dipimpin Majelis Hakim Hendra Hutabarat. Setelah dibuka hakim mengungkap alasan penundaan pembacaan vonis.
"Mohon waktunya untuk mempersiapkan putusan tersebut selama dua minggu. Kita gelar kembali putusan pada tanggal 30 Sepetember 2026," ujar hakim Hendra, di PN Medan, Rabu (16/9/2026).
Sebelumnya, Sudjono dituntut selama 3 tahun penjara. Menurut jaksa, terdakwa terbukti bersalah dalam perkara dugaan penggunaan surat palsu untuk menguasai harta warisan senilai Rp 20 miliar.
Kasus ini, bermula dari dugaan penggunaan dokumen yang tidak sah dalam proses pengurusan penetapan ahli waris atas almarhum Drs Tasrif Gandhi.
Berdasarkan dakwaan jaksa, terdakwa diduga mengurus Surat Keterangan Kematian Oly Dhana yang diterbitkan pada 5 Mei 2017. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
Selanjutnya, pada 1 Agustus 2018, Sudjono diduga membuat sendiri surat pernyataan yang kemudian dibawa ke Kantor Lurah Kota Matsum III untuk memperoleh cap dan tanda tangan sebelum diajukan sebagai kelengkapan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Medan.
Permohonan itu kemudian melahirkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 150/Pdt.P/2019/PA Medan tertanggal 21 Oktober 2019 yang menetapkan ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi.
Jaksa menyebut penetapan berkaitan dengan sejumlah aset bernilai tinggi, mulai dari tanah dan bangunan di Jalan Cemara, Jalan Sinabung, Jalan Paduan Tenaga, lahan seluas 11.671 meter persegi di Desa Tembung, Kabupaten Deli Serdang, sebidang tanah di Kota Tanjungbalai, hingga kendaraan roda empat dan roda dua.
Simak Video "Video: Tuntut Ganti Rugi Lahan, Warga Poncowarno Gelar Demo di USU"
(astj/astj)