5 Fakta Terkini Ajudan Irdam I/BB Tipu Casis Rp 250 Juta

3. Ajudan Irdam I/BB Gunakan Uang Hasil Nipu Main Judol

Terdakwa kemudian menghubungi Praka Wakhid Abdul Rokhman Muttaqin pada 16 November 2025 dan meminta mencari calon siswa yang tidak lulus di tingkat Panda dengan biaya Rp 100 juta dan dikembalikan jika tidak lulus. Praka Wakhid sendiri sudah divonis di berkas terpisah dengan hukuman 3 bulan 10 hari dengan masa percobaan 5 bulan.
Praka Wakhid kemudian bertemu dengan Julham Dhani Ginting di warung kopi di Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah berbincang soal seleksi, Praka Wakhid menerima uang sebesar Rp 100 juta dari Julham secara bertahap dan meneruskannya ke rekening terdakwa.

Total uang yang diterima terdakwa untuk pengurusan seleksi dari Serma Tantema dan Prakha Wakhid adalah Rp 250 juta. Terdakwa memakai uang itu untuk judi online dan tidak mengurus soal seleksi itu serta tidak mengembalikan uangnya.

"Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan Terdakwa tidak pernah mengurus dan tidak ada menghubungi siapapun untuk pengurusan para Casis yang gugur di tingkat daerah agar para Casis tersebut bisa ikut susulan seleksi tingkat Pusat Secata PK TNI AD Gel III TA. 2025," tertulis dalam dakwaan.

Pada 22 November 2025, terdakwa ditelpon personel Itdam I/BB menanyakan keterlibatannya dalam pengurusan susulan Secata dan dimasukkan ke ruang sel penjagaan. Pada 24 November 2025, terdakwa diinterogasi staf Sinteldam I/BB dan kemudian diserahkan ke Pomdam I/BB pada 11 Desember 2025.

Dijelaskan jika terdakwa memakai 2 handphone sejak November 2025 dan handphone utama memakai profil Irdam I/BB Brigjend TNI Josafat M Robert Duka tanpa foto. Hal itu dilakukan terdakwa untuk meyakinkan orang jika ia bermohon ke Irdam I/BB dalam pengurusan calon siswa.

"Padahal terdakwa tidak pernah ada men-chat atau berkomunikasi dengan Irdam I/BB tentang perihal susulan seleksi Secata PK TNI AD Gel. III TA. 2025," imbuhnya.

4. Ajuda Irdam I/BB Dituntut 2 Tahun Bui

Ajudan Irdam I/Bukit Barisan Sertu Yosua Eltari Simanullang dituntut dua tahun penjara karena menipu beberapa calon siswa Sekolah Calon Tentama (Secata) TNI AD Gelombang III tahun 2025 hingga Rp 250 juta.

"Jadi tadi Sertu Yosua dituntut oleh Oditur pidana pokok 2 tahun penjara, pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dengan catatan, pemecatannya itu hilang apabila mengganti kerugian para korban," kata Oditur Letkol Sunardi.

Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Militer I-02 Medan. Letkol Ahmad Efendi bertugas sebagai Ketua Majelis Hakim, serta dua hakim anggota Mayor Subiyatno dan Mayor Wiwid Ariyanto.

Lebih lanjut, Sunardi menjelaskan jika korban dalam kasus ini merupakan 2 anggota TNI yang telah dihukum di berkas terpisah. Keduanya menjadi korban bujuk rayu terdakwa untuk mencari casis yang berujung penipuan.

"Jadi dalam perkara Yosua ini, korbannya yaitu sesama rekan militer juga, atas nama Praka Wahid sama Serma Temanta Ginting karena dua orang ini atas dibujuk rayu atau diiming-imingi oleh terdakwa, sehingga dua orang ini mentransfer uang," ucapnya.

5. Sertu Yosua Kembalikan Uang Rp 100 Juta

4 korban casis disebut tidak membuat laporan karena pengungkapan kasus ini berdasarkan temuan. Terdapat sejumlah hal yang memberatkan terdakwa, termasuk memperburuk citra TNI di masyarakat.

"Kalau hal memberatkan perbuatan ini kan tidak boleh terjadi di lingkungan militer, artinya bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI, jadi memperburuk citra TNI, kan? Ini masyarakat tahunya, 'oh kalau masuk tentara itu harus bayar, ada bayar', padahal kan tidak, kan di situ jelas tidak dipungut biaya," ujarnya.

Sementara hal yang meringankan salah satunya telah mengembalikan Rp 100 juta dari Rp 250 juta ke korban. Dengan masing-masing Rp 50 juta ke Praka Wakhid dan Rp 50 juta ke Serma Temanta.

"Kemarin pada saat persidangan, si terdakwa sudah bisa mengembalikan uang sebesar Rp 100 juta dari total Rp 250 juta itu," ungkapnya.

Dalam sidang tuntutan tadi, terdakwa mengajukan waktu 1 tahun untuk mengembalikan sisa uang tersebut ke korban. Hal itu bakal ditanyakan ke korban apakah menerima permohonan waktu 1 tahun tersebut.

"Itu permohonan dari terdakwa, makanya kan majelis meminta konfirmasi dulu nih, kira-kira kesanggupannya minta diberi waktu selama berapa lama, nah dari 150 juta itu minta waktu satu tahun," tuturnya.