7 Nelayan Kepri Ditangkap Otoritas Malaysia di Serawak

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Kepulauan Riau (Kepri) menyebut tujuh nelayan asal Kabupaten Anambas yang dikabarkan ditahan otoritas Malaysia. Hingga kini, BP2D Kepri masih menunggu informasi resmi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Sarawak.

Kepala BP2D Kepri, Doli Boniara mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan KJRI Kuching untuk memastikan kondisi para nelayan. Namun, menurutnya, hingga saat ini pihak KJRI juga belum dapat bertemu langsung dengan para nelayan karena masih menjalani proses pemeriksaan oleh otoritas Malaysia.

"Betul, ada dua kejadian di waktu yang berbeda. Kami masih mengumpulkan informasi bersama teman-teman di KJRI Kuching," kata Doli saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2026).

Doli menjelaskan seluruh nelayan yang diamankan berasal dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun, ia belum bersedia mengungkap waktu pasti penangkapan karena masih menunggu data resmi dari KJRI.

"Saya belum berani menjawab detailtanggalnya karena belum mendapat informasi resmi. Mereka juga masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan," ujarnya.

Berdasarkan informasi awal yang diterima BP2D, terdapat dugaan penyebab berbeda dalam dua kasus tersebut. Pada kelompok pertama, berisikan 5 nelayan diduga sengaja memasuki perairan Malaysia karena hasil tangkapan ikan di wilayah tersebut dinilai lebih banyak setelah hasil tangkapan di perairan Indonesia minim.

"Informasi yang kami dapat, setelah melaut cukup lama hasil ikannya sedikit. Kemudian mereka mencari ikan di wilayah tetangga karena di sana hasilnya lebih banyak," katanya.

Sementara itu, pada kasus kedua yang melibatkan dua nelayan, diduga kapal mereka terbawa arus setelah menjatuhkan jangkar yang tidak mencengkeram dasar laut dengan baik.

"Kalau yang kedua,informasinya mereka labuh jangkar, tetapi jangkar tidak sampai ke dasar sehingga kapal terbawa arus. Namun ini masih informasi awal dan belum bisa kami pastikan secara resmi," jelasnya.

"Kami juga meminta pemilik kapal agar keluarga nelayan yang ada di rumah tetap diperhatikan. Mereka adalah tulang punggung keluarga sehingga perlu ada perhatian terhadap kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka," ujarnya.

Selain melakukan koordinasi dengan KJRI dan HNSI, BP2D juga terus mengingatkan para nelayan agar tidak kembali melanggar batas wilayah perairan negara lain. Menurut Doli, sosialisasi mengenai batas laut sebenarnya telah beberapa kali dilakukan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Yang penting jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Sosialisasi mengenai batas wilayah sebenarnya sudah dilakukan, tetapi memang masih ada nelayan yang nekat karena hasil tangkapan ikan di wilayah Malaysia dianggap lebih banyak," ujarnya.

(Alamudin Hamapu/ Kontributor Kepri)