Kapolri Ungkap Sudah Tindak 2 Personel Polri yang Tak Netral di Pilkada

Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (dok Polri)

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah menindak dua personel Polri yang tidak netral di Pilkada 2024. Kedua personel itu berasal dari Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Utara (Sulut).

Jenderal Sigit mengakui selalu akan ada pertanyaan soal netralitas Polri di agenda pesta demokrasi. Dia memastikan bahwa secara aturan personel Polri harus netral.

"Terkait dengan netralitas personel Polri ini tentunya juga selalu ditanyakan. Terkait dengan hal ini kami sudah berkali-kali menyampaikan terkait dengan aturan-aturan di pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 tentang larangan terhadap Polri untuk mengikuti politik praktis dan netralitas," ujar Kapolri saat rapat bersama Komisi III DPR, Senin (11/11/2024) dikutip detikNews.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jenderal Sigit mengatakan dia telah menerbitkan surat telegram terkait komitmen untuk menjaga netralitas. Kepada jajaran di daerah, dia pun sudah memberikan pengarahan secara jelas.

"Surat telegram juga sudah kita buat, kesepahaman dengan Bawaslu juga telah dilakukan dan di setiap kegiatan tentunya kami juga terus mengingatkan. Termasuk juga kemarin pada saat kami melaksanakan Rakornas bersama-sama dengan Kemendagri yang diikuti Forkopimda dihadiri oleh Pj Gub, Bupati, TNI/Polri dari Kapolda sampai dengan Kapolres, dari Pangdam sampai dengan Dandim," jelasnya.

Polri telah menindak anggota yang terbukti melanggar netralitas. Sejauh ini sudah ada 2 anggota yang ditindak.

"Saat ini kami sudah menindak 2 personel Polri yang melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas, baik dari saat ini ada 2 personel dari Sulut dan 2 personel dari Sulsel," tutur dia.

Sigit juga mempersilakan semua pihak untuk melapor jika ada indikasi pelanggaran netralitas oleh oknum anggota. Laporan bisa kepada Propam hingga Bawaslu.

"Tentunya apabila ada laporan-laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota silakan untuk bisa diteruskan, apakah di Propam, apakah di Bawaslu, ataukah wadah-wadah lain yang sudah disiapkan dalam rangka menindaklanjuti," jelasnya.