.webp)
Kepala Kantor Kemenkumham Aceh Meurah Budiman menyesali sikap Pemkab Aceh Selatan yang mengirimi mereka 150 warga etnis Rohingya. Meurah menilai Pemkab Aceh Selatan telah buang badan dan melepas tanggung jawab.
Awalnya Meurah menyebut Pemkab Aceh Selatan yang membawa imigran ke kantornya tanpa koordinasi. Kata dia berdasarkan Perpres 124 Tahun 2016, penempatan imigran Rohingya merupakan kewenangan Pemkab setempat dan berkoordinasi dengan UNHCR yang ada di daerah.
"Kita sangat menyesalkan sikap Pemkab Aceh Selatan, tanpa koordinasi dan komunikasi dengan pihak Kanwil langsung mengirim pengungsi Rohingya tersebut ke Kanwil," kata Meurah saat dimintai konfirmasi detikSumut, Kamis (7/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedangkan Kumham dalam hal ini imigrasi bertugas pada tataran pengawasan, pendataan dan verifikasi dokumen yang sudah dilaksanakan di Aceh Selatan saat pendaratan," lanjut dia.
Mantan Pj Bupati Aceh Tamiang itu mengatakan harusnya Pemkab Aceh Selatan berkoordinasi dengan UNHCR terkait Rohingya.
"Seharusnya Pemkab Aceh Selatan tidak boleh buang badan karena kewenangan penempatan memang tanggung jawab Pemkab setempat dan koordinasi dengan UNHCR sebagai badan dunia PBB yang ada di daerah menangani pengungsi," ungkapnya.
Diketahui, lima truk yang membawa Rohingya parkir di sepanjang jalan di depan Kantor Kemenkumham Aceh di Jalan Teuku Nyak Arif, Banda Aceh, Kamis (7/11/2024). Satu dari lima truk yang membawa Rohingya milik Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Selatan.
Para imigran tersebut terdiri dari anak-anak, perempuan dan laki-laki dewasa. Mereka bertahan dalam truk sejak tiba di depan Kantor Kemenkumham Aceh sekitar pukul 10.00 WIB pagi tadi.
Sekitar pukul 11.10 WIB, kelima truk yang membawa Rohingya meninggalkan lokasi Kemenkumham. Sopir yang membawa mereka mengaku tidak tahu arah tujuannya.
Ketika berputar ke arah Kantor Gubernur Aceh, petugas keamanan di sana menutup semua gerbang. Mereka akhirnya dibawa kembali kantor Kemenkumham Aceh.
(astj/astj)
