Kerajaan Siantar merupakan salah satu kerajaan tua di Tanah Simalungun yang memegang peranan penting dalam sejarah politik dan kebudayaan Sumatera Utara. Dalam buku Sejarah Simalungun: Pemerintahan Tradisional, Kolonialisme, Agama dan Adat Istiadat karya Bandar Alam Purba Tambak, Kerajaan Siantar dicatat sebagai bagian dari empat kerajaan awal di Simalungun sebelum abad ke-19.
Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa, "Sebelum tahun 1833 daerah Simalungun terbagi atas empat kerajaan, yaitu Kerajaan Silou, Tanah Jawa, Siantar dan Panei, yang disebut Raja Maropat," yang menunjukkan posisi Kerajaan Siantar sebagai salah satu pusat kekuasaan utama di wilayah pedalaman Sumatera Utara.
Buku ini juga menegaskan bahwa Kerajaan Siantar merupakan kerajaan marga yang kekuasaannya berada di tangan klan Damanik. "Kerajaan Siantar merupakan Kerajaan marga (clan kingdom) dari klan Damanik. Penguasa yakni raja di pusat kekuasaan, penyebaran kekuasaan dan kesatuan kampung seluruhnya berasal dari klan Damanik," tulis Bandar Alam Purba Tambak dalam bukunya.
Penulis menekankan bahwa klan Damanik merupakan marga asli Simalungun dan tidak memiliki keterkaitan genealogis dengan marga-marga Batak di luar Simalungun. "Klan ini adalah orisinal dari Simalungun dan sama sekali tidak terkait dengan klan-klan di luar Simalungun," sebagaimana dijelaskan dalam buku tersebut.
Memasuki era kolonial, Kerajaan Siantar mulai mengalami tekanan serius dari Pemerintah Hindia Belanda. Dalam buku tersebut dicatat bahwa pengurangan wilayah Kerajaan Siantar dilakukan secara sistematis. "Pengerdilan wilayah Kerajaan Siantar terkait dengan upaya Pemerintah Kolonial untuk merebut tanah-tanah guna ekspansi perkebunan di Sumatera Timur," tulis penulis.
Situasi tersebut memicu ketegangan antara kerajaan dan kolonial. Dalam buku itu disebutkan bahwa kemarahan Raja Siantar telah terjadi sejak 1885 dan berlanjut hingga penobatan Sang Naualuh Damanik sebagai raja pada 1889. "Kenyataan ini menyebabkan Raja Siantar menjadi marah sejak tahun 1885 hingga penobatan Sang Naualuh Damanik menjadi Raja pada tahun 1889," tulisnya
Puncak tekanan kolonial terjadi pada 1906, ketika Raja Sang Naualuh Damanik dibuang oleh Pemerintah Belanda. Buku tersebut mencatat bahwa peristiwa ini menjadi titik balik sejarah kerajaan-kerajaan di Simalungun. "Sejak pembuangan Sang Naualuh Damanik sebagai Raja di Siantar tahun 1906, maka seluruh kerajaan di Simalungun menyatakan takluk kepada Belanda," tulis penulis dalam bagian kolonialisme.
Penaklukan tersebut tidak dilakukan melalui perang terbuka, melainkan melalui mekanisme politik. "Penaklukan itu bukan dengan cara peperangan, tetapi melalui penandatanganan perjanjian yang disebut Korte Verklaring," sebagaimana tercatat dalam buku Sejarah Simalungun.
Simak Video "Video Eksklusif: Kontras Kehidupan Old Money Vs Seleb Menurut Cast 'THE SEASON'"
(astj/astj)