Menelusuri Jejak Sejarah Simalungun dari Kerajaan hingga Kolonialisme

Sejarah Simalungun tidak hanya menyimpan kisah kerajaan-kerajaan lokal, tetapi juga pergulatan panjang menghadapi kolonialisme, perubahan sistem pemerintahan, hingga dinamika agama dan adat istiadat. Salah satu rujukan penting yang kerap dijadikan dasar penelusuran sejarah wilayah ini adalah buku Sejarah Simalungun: Pemerintahan Tradisional, Kolonialisme, Agama dan Adat Istiadat.

Buku tersebut ditulis oleh Bandar Alam Purba Tambak pada 1982 dan diterbitkan ulang pada 2019 oleh Simetri Institute, dengan Erond L. Damanik sebagai editor sekaligus penulis pendahuluan. Kehadiran buku ini dinilai penting karena ditulis dari sudut pandang orang Simalungun sendiri, yang memiliki kedekatan langsung dengan struktur kerajaan dan tradisi lokal .

Dalam pengantar penerbit, dijelaskan bahwa buku ini lahir dari kegelisahan penulis terhadap minimnya referensi sejarah Simalungun. "Keinginan menulis sejarah Simalungun telah muncul dalam dirinya sejak tahun 1959 takkala bertugas di Kabupaten Simalungun," tulis penerbit, yang menegaskan bahwa naskah ini merupakan hasil pengamatan panjang dan pengalaman langsung penulis .

Sebagai Putra Mahkota Kerajaan Dolog Silou, Bandar Alam Purba Tambak menulis sejarah tidak semata sebagai catatan akademik, tetapi juga sebagai bagian dari memori kolektif masyarakatnya. Buku ini secara rinci menguraikan sistem pemerintahan tradisional Simalungun yang bercorak monarki, mulai dari struktur kerajaan, silsilah raja, hingga relasi antarwilayah kerajaan seperti Siantar, Tanoh Djawa, Panei, Raya, Purba, dan Silimahuta .

Dalam bagian pendahuluan, penulis mengakui keterbatasan sumber tertulis pada masa lalu. "Sukar untuk dapat dikumpulkan dan disimpulkan, terlebih-lebih pustaha-pustaha ataupun partikkian-partikkian (manuskrip tua) hanya merupakan catatan-catatan saja," tulis Bandar Alam Purba Tambak, menggambarkan tantangan besar dalam merekonstruksi sejarah Simalungun.

Buku ini juga mencatat bagaimana kolonialisme Belanda mulai masuk ke Simalungun secara formal pada 1907 melalui penandatanganan Korte Verklaring. Dalam pendahuluan editor, Erond L. Damanik menegaskan bahwa sebelum periode tersebut, Simalungun bukanlah wilayah taklukan. "Kolonialisme Belanda di Simalungun baru terjadi pada saat penandatanganan perjanjian pendek atau yang sering disebut Korte Verklaring," tulisnya.

Tak hanya soal politik dan pemerintahan, buku ini juga mengulas perubahan sosial yang ditimbulkan kolonialisme, mulai dari fragmentasi wilayah, pergeseran identitas etnik, hingga perubahan struktur adat dan kepercayaan. Damanik mencatat,

"Kolonialisme dan keberadaan zending di Simalungun telah mengubah wajah teritori dan kebudayaan Simalungun hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakatnya,".