Mengenal Kerajaan Siantar, Pusat Kekuasaan Damanik di Simalungun

Medan -

Kerajaan Siantar merupakan salah satu kerajaan tua di Tanah Simalungun yang memegang peranan penting dalam sejarah politik dan kebudayaan Sumatera Utara. Dalam buku Sejarah Simalungun: Pemerintahan Tradisional, Kolonialisme, Agama dan Adat Istiadat karya Bandar Alam Purba Tambak, Kerajaan Siantar dicatat sebagai bagian dari empat kerajaan awal di Simalungun sebelum abad ke-19.

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa, "Sebelum tahun 1833 daerah Simalungun terbagi atas empat kerajaan, yaitu Kerajaan Silou, Tanah Jawa, Siantar dan Panei, yang disebut Raja Maropat," yang menunjukkan posisi Kerajaan Siantar sebagai salah satu pusat kekuasaan utama di wilayah pedalaman Sumatera Utara.

Buku ini juga menegaskan bahwa Kerajaan Siantar merupakan kerajaan marga yang kekuasaannya berada di tangan klan Damanik. "Kerajaan Siantar merupakan Kerajaan marga (clan kingdom) dari klan Damanik. Penguasa yakni raja di pusat kekuasaan, penyebaran kekuasaan dan kesatuan kampung seluruhnya berasal dari klan Damanik," tulis Bandar Alam Purba Tambak dalam bukunya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penulis menekankan bahwa klan Damanik merupakan marga asli Simalungun dan tidak memiliki keterkaitan genealogis dengan marga-marga Batak di luar Simalungun. "Klan ini adalah orisinal dari Simalungun dan sama sekali tidak terkait dengan klan-klan di luar Simalungun," sebagaimana dijelaskan dalam buku tersebut.

Memasuki era kolonial, Kerajaan Siantar mulai mengalami tekanan serius dari Pemerintah Hindia Belanda. Dalam buku tersebut dicatat bahwa pengurangan wilayah Kerajaan Siantar dilakukan secara sistematis. "Pengerdilan wilayah Kerajaan Siantar terkait dengan upaya Pemerintah Kolonial untuk merebut tanah-tanah guna ekspansi perkebunan di Sumatera Timur," tulis penulis.

Situasi tersebut memicu ketegangan antara kerajaan dan kolonial. Dalam buku itu disebutkan bahwa kemarahan Raja Siantar telah terjadi sejak 1885 dan berlanjut hingga penobatan Sang Naualuh Damanik sebagai raja pada 1889. "Kenyataan ini menyebabkan Raja Siantar menjadi marah sejak tahun 1885 hingga penobatan Sang Naualuh Damanik menjadi Raja pada tahun 1889," tulisnya

Puncak tekanan kolonial terjadi pada 1906, ketika Raja Sang Naualuh Damanik dibuang oleh Pemerintah Belanda. Buku tersebut mencatat bahwa peristiwa ini menjadi titik balik sejarah kerajaan-kerajaan di Simalungun. "Sejak pembuangan Sang Naualuh Damanik sebagai Raja di Siantar tahun 1906, maka seluruh kerajaan di Simalungun menyatakan takluk kepada Belanda," tulis penulis dalam bagian kolonialisme.

Penaklukan tersebut tidak dilakukan melalui perang terbuka, melainkan melalui mekanisme politik. "Penaklukan itu bukan dengan cara peperangan, tetapi melalui penandatanganan perjanjian yang disebut Korte Verklaring," sebagaimana tercatat dalam buku Sejarah Simalungun.

Setelah itu, wilayah Siantar berkembang pesat sebagai pusat administrasi kolonial. Buku ini mencatat bahwa sejak 1907, Siantar dijadikan basis pemerintahan, ekonomi, dan sosial oleh Belanda. "Wilayah Siantar dikembangkan menjadi pusat perkebunan, ekonomi, pemerintahan, sosial dan politik Belanda di Simalungun," tulis penulis, yang kemudian menjelaskan pembangunan infrastruktur kota secara masif.

Puncak perubahan terjadi pada 1917 saat Siantar ditetapkan sebagai Gemeente (Kota Raja), dan pada 1939 meningkat statusnya menjadi Stadgemeente, kota besar kedua di Sumatera Timur setelah Medan. Semua perubahan tersebut berakar dari wilayah inti Kerajaan Siantar yang sebelumnya berdiri sebagai kerajaan adat.

Melalui catatan buku Sejarah Simalungun, Kerajaan Siantar tidak hanya dipahami sebagai entitas politik masa lalu, tetapi juga sebagai fondasi lahirnya Kota Pematangsiantar. Jejak kerajaan, kepemimpinan raja-raja Damanik, serta dinamika kolonialisme menjadi bagian penting dari identitas sejarah kota yang masih terasa hingga hari ini.

A Fahri Perdana Lubis, peserta maganghub Kemnaker di detikcom