.webp)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mendorong agar kabupaten/kota untuk mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Saat ini, baru ada delapan dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang telah memiliki MPP.
Awalnya Bobby menyoroti capaian Sumut yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera dalam hal ketersediaan MPP. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif.
"Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kita termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP. Dari 33 kabupaten dan kota, hari ini baru 8 daerah yang memiliki MPP aktif," kata Bobby di acara Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Kantor Gubsu Kamis (12/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada acara yang dihadiri Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto, Bobby menyebut bakal ada 3 kabupaten yang bakal memiliki MPP yakni Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Nias. Dengan demikian, jumlah daerah yang memiliki MPP di Sumut akan bertambah menjadi 11 kabupaten/kota atau sekitar 30 persen.
Bobby mengingatkan para bupati dan wali kota agar pembangunan MPP tidak hanya berorientasi pada kemegahan gedung maupun besarnya anggaran. Menurutnya, hal terpenting adalah kelengkapan jenis layanan dan lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat.
"Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah, yang penting lokasinya strategis dan tidak berada di ujung perbatasan yang jauh dari masyarakat. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya. Kalau awalnya baru 20 atau 50 layanan, terus tingkatkan hingga 100 layanan di dalam satu gedung," tegasnya.
Untuk mempercepat pembentukan MPP, Bobby menyarankan pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan aset gedung yang telah tersedia. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menjalin kolaborasi dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga pembangunan MPP dapat dilakukan secara bertahap dan efisien.
Sementara itu, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan bahwa pemulihan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam penanganan pascabencana. Sebab, bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik dan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk akses terhadap berbagai layanan pemerintahan.
"Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin," ujar Purwadi.
Ia menjelaskan, kualitas pelayanan publik merupakan cerminan birokrasi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) yang dikoordinasikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ombudsman RI, pemerintah pusat mendorong terciptanya budaya kerja birokrasi yang tulus melayani, cepat merespons, dan berintegritas.
"Kepercayaan masyarakat itu sederhana rumusnya, ketulusan melayani dan kecepatan merespon. Pemerintah tidak boleh kaku, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian," tuturnya.
Simak Video "Mengunjungi Keindahan Mata Air Bah Tio, Sumatera Utara "
[Gambas:Video 20detik] (astj/astj)
