.webp)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar kegiatan Diseminasi Penguatan Tata Kelola Perusahaan dan Pencegahan Korupsi di BUMD PT Bumi Siak Pusako (BSP). Ini tentu menjadi momentum dalam memperkuat integritas hingga peran dn kontribusi bagi daerah.
Agenda yang digelar selama 2 hari pada 3-4 November ini untuk memperkuat penerapan Good Corporate Governance. Termasuk meningkatkan integritas, serta memastikan pengelolaan perusahaan berjalan transparan, profesional dan akuntabel.
Hadir langsung Kepala Satuan Tugas Supervisi Wilayah I KPK RI, Ikhsan Fernandi, diawali dengan Entry Meeting pada Selasa (3/11/2026). Tim KPK RI kemudian melanjutkan agenda dengan meninjau langsung sejumlah fasilitas operasional strategis PT BSP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa titik yang ditinjau meliputi lokasi pemasangan Pipa Bypass, titik Loading Minyak di GS Zamrud, lokasi Unloading di Buatan, serta fasilitas Powerplant di Pusako. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memahami secara langsung proses bisnis, aktivitas operasional, dan aspek tata kelola yang berjalan di lingkungan perusahaan.
Selanjutnya pada hari kedua, Rabu (4/11/2026), kegiatan berlanjut di Kantor PT Bumi Siak Pusako, Pekanbaru. Agenda ini dihadiri Bupati Siak Afni Zulkifli, Wakil Bupati Siak Syamsurizal, Komisaris PT BSP Heriyanto, Kepala Inspektorat Kabupaten Siak Fally Wurendarasto, serta jajaran manajemen PT BSP yang dipimpin Direktur Robi Junipa bersama para manajer dan Komite Audit.
Direktur PT BSP Robi Junipa menyampaikan apresiasi atas pendampingan KPK RI. Menurutnya, evaluasi ini sejalan dengan visi BSP untuk memperkuat aspek compliance dan GCG sebagai landasan keberlanjutan perusahaan.
"Bagi kami, tata kelola perusahaan ibarat blind spot. Ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat dari dalam, tetapi tampak jelas oleh pihak luar. Oleh karena itu, kami sangat terbuka dan berterima kasih atas setiap masukan serta rekomendasi dari KPK RI," ungkap Robi.
Robi menilai evaluasi ini menjadi kesempatan berharga bagi BSP untuk terus berbenah dan memperkuat sistem pengelolaan perusahaan.
"Kami berharap BSP terus tumbuh dengan menjaga operational sustainability sekaligus operational growth. Perusahaan tidak hanya mampu menjaga keberlanjutan operasional, tetapi juga terus berkembang, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi daerah," tegasnya.
Sementara itu, Kasatgas Supervisi Wilayah I KPK RI Ikhsan Fernandi menegaskan bahwa pencegahan korupsi di lingkungan BUMD merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola perusahaan.
"Ini adalah tugas bersama untuk memajukan Indonesia, khususnya daerah. Apalagi BSP merupakan BUMD yang diharapkan mampu memberikan dividen optimal untuk mendukung pembangunan," ujar Ikhsan.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola sangat penting agar potensi ekonomi daerah dapat dikelola secara optimal dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Dukungan senada disampaikan Wakil Bupati Siak Syamsurizal. Ia berharap sinergi bersama KPK RI dapat membawa perubahan positif bagi PT BSP maupun Pemkab Siak.
"BSP merupakan salah satu nadi perekonomian Kabupaten Siak. Keberlangsungannya adalah kepentingan bersama. Kami berharap melalui kegiatan ini, BSP semakin berintegritas dan profesional," kata Syamsurizal.
