Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang mendekati Rp 1,5 triliun memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Anggota DPRD meminta Pemprov Sumut mengambil langkah untuk mencegah terjadinya pemotongan.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani mendorong Gubernur Sumut Bobby Nasution melakukan komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar alokasi TKD untuk Sumut dapat dipertahankan.
Menurutnya, Sumut masih membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur serta pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
"Kita sangat meyakini hal itu pasti telah dilakukan oleh Pemprovsu dalam hal ini Gubernur Sumut," ujar Rahmansyah dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Rahmansyah mengatakan, pengurangan TKD berpotensi memengaruhi berbagai program pembangunan, mulai dari perbaikan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas kesehatan, hingga rehabilitasi sekolah. Jika upaya lobi tidak membuahkan hasil, Rahmansyah menyarankan Pemprov Sumut menjajaki alternatif pembiayaan melalui PT SMI sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pinjaman SMI ini bukanlah hal tabu ataupun momok yang menakutkan, namun sebuah program pemerintah untuk mendukung pembangunan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Tanah Air ini. Banyak daerah yang melakukan pinjaman tersebut, dan tentunya segala upaya harus dilakukan untuk pengembalian pinjaman secara dicicil itu," jelasnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut IX yang meliputi kawasan Tapanuli Raya itu menyebut pembiayaan melalui PT SMI dapat menjadi alternatif untuk mengejar target pembangunan pada 2027.
"Dan ini adalah kepentingan pembangunan yang nantinya dinikmati rakyat Sumatera Utara. Bukan hal yang tabu apalagi momok yang menakutkan," tegasnya.
Rahmansyah mengingatkan, pengurangan TKD berpotensi membuat sejumlah program pembangunan terkendala. Terlebih, Sumut masih membutuhkan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur dan memulihkan daerah terdampak bencana.
"Penurunan TKD ini sebenarnya sangat melukai hati masyarakat Sumatera Utara. Karena masih banyak program yang perlu mendapat perhatian, terutama yang menyentuh langsung kepada kehidupan rakyat. Dengan berkurangnya anggaran, tentu ada pembangunan yang berpotensi terkendala," pungkas Rahmansyah.
Sekretaris F-PKS Minta Gubernur hingga 34 Anggota DPR Bersatu
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar meminta Gubernur Sumut, pimpinan DPRD Sumut, 30 anggota DPR RI, dan empat anggota DPD RI asal Sumut bersama-sama memperjuangkan anggaran daerah.
Menurut Abdul Rahim, pemotongan TKD yang mendekati Rp 1,5 triliun berpotensi berdampak pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Jangan biarkan Gubernur Sumatera Utara berjuang sendirian melobi Pemerintah Pusat. Pimpinan DPRD Sumut dan 30 Anggota DPR RI serta 4 DPD RI asal Sumatera Utara memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumut. Kita harus memiliki satu suara, satu sikap, dan satu perjuangan agar TKD Sumut tidak dipotong, bahkan jika memungkinkan justru ditambah," tegas Abdul Rahim dalam keterangannya.
Politikus PKS itu mengatakan, jika diperlukan, para pemangku kepentingan dapat mendatangi langsung Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menyampaikan argumentasi fiskal serta dampak pemotongan TKD terhadap masyarakat.
"Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi strategis dengan 33 kabupaten/kota, jumlah penduduk yang besar, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih sangat tinggi. Karena itu, kebijakan fiskal nasional harus mempertimbangkan kondisi objektif dan kebutuhan pembangunan daerah. Jangan sampai efisiensi anggaran di tingkat pusat justru menghambat pembangunan dan pelayanan kepada rakyat di daerah," ujarnya.
Simak Video "Video: PSI Benarkan Akan Ada Kader NasDem Gabung Partainya"
(afb/afb)