.webp)
Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang mendekati Rp 1,5 triliun memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Anggota DPRD meminta Pemprov Sumut mengambil langkah untuk mencegah terjadinya pemotongan.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani mendorong Gubernur Sumut Bobby Nasution melakukan komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar alokasi TKD untuk Sumut dapat dipertahankan.
Menurutnya, Sumut masih membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur serta pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sangat meyakini hal itu pasti telah dilakukan oleh Pemprovsu dalam hal ini Gubernur Sumut," ujar Rahmansyah dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Rahmansyah mengatakan, pengurangan TKD berpotensi memengaruhi berbagai program pembangunan, mulai dari perbaikan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas kesehatan, hingga rehabilitasi sekolah. Jika upaya lobi tidak membuahkan hasil, Rahmansyah menyarankan Pemprov Sumut menjajaki alternatif pembiayaan melalui PT SMI sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pinjaman SMI ini bukanlah hal tabu ataupun momok yang menakutkan, namun sebuah program pemerintah untuk mendukung pembangunan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Tanah Air ini. Banyak daerah yang melakukan pinjaman tersebut, dan tentunya segala upaya harus dilakukan untuk pengembalian pinjaman secara dicicil itu," jelasnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut IX yang meliputi kawasan Tapanuli Raya itu menyebut pembiayaan melalui PT SMI dapat menjadi alternatif untuk mengejar target pembangunan pada 2027.
"Dan ini adalah kepentingan pembangunan yang nantinya dinikmati rakyat Sumatera Utara. Bukan hal yang tabu apalagi momok yang menakutkan," tegasnya.
Rahmansyah mengingatkan, pengurangan TKD berpotensi membuat sejumlah program pembangunan terkendala. Terlebih, Sumut masih membutuhkan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur dan memulihkan daerah terdampak bencana.
"Penurunan TKD ini sebenarnya sangat melukai hati masyarakat Sumatera Utara. Karena masih banyak program yang perlu mendapat perhatian, terutama yang menyentuh langsung kepada kehidupan rakyat. Dengan berkurangnya anggaran, tentu ada pembangunan yang berpotensi terkendala," pungkas Rahmansyah.
Sekretaris F-PKS Minta Gubernur hingga 34 Anggota DPR Bersatu
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar meminta Gubernur Sumut, pimpinan DPRD Sumut, 30 anggota DPR RI, dan empat anggota DPD RI asal Sumut bersama-sama memperjuangkan anggaran daerah.
Menurut Abdul Rahim, pemotongan TKD yang mendekati Rp 1,5 triliun berpotensi berdampak pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Jangan biarkan Gubernur Sumatera Utara berjuang sendirian melobi Pemerintah Pusat. Pimpinan DPRD Sumut dan 30 Anggota DPR RI serta 4 DPD RI asal Sumatera Utara memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumut. Kita harus memiliki satu suara, satu sikap, dan satu perjuangan agar TKD Sumut tidak dipotong, bahkan jika memungkinkan justru ditambah," tegas Abdul Rahim dalam keterangannya.
Politikus PKS itu mengatakan, jika diperlukan, para pemangku kepentingan dapat mendatangi langsung Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menyampaikan argumentasi fiskal serta dampak pemotongan TKD terhadap masyarakat.
"Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi strategis dengan 33 kabupaten/kota, jumlah penduduk yang besar, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih sangat tinggi. Karena itu, kebijakan fiskal nasional harus mempertimbangkan kondisi objektif dan kebutuhan pembangunan daerah. Jangan sampai efisiensi anggaran di tingkat pusat justru menghambat pembangunan dan pelayanan kepada rakyat di daerah," ujarnya.
Abdul Rahim juga meminta anggota DPR RI asal Sumut mengesampingkan perbedaan partai politik ketika memperjuangkan kepentingan daerah.
"Dalam memperjuangkan pembangunan Sumatera Utara, kepentingan rakyat harus berada di atas kepentingan partai dan kelompok. Tiga puluh Anggota DPR RI harus menjadi kekuatan politik bersama untuk memperjuangkan anggaran pembangunan Sumatera Utara," tambahnya.
Selain meminta pemerintah pusat mempertahankan alokasi TKD, Abdul Rahim mendorong Pemprov Sumut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pengurangan transfer pusat harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dia mengusulkan sejumlah langkah, antara lain mengoptimalkan penerimaan pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan pajak air permukaan.
Upaya tersebut, kata dia, perlu dibarengi peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem penerimaan, serta pencegahan kebocoran pendapatan.
Selain itu, Pemprov Sumut diminta mengoptimalkan aset daerah berupa tanah, bangunan, dan aset produktif lainnya agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Abdul Rahim juga menyoroti perlunya peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), seperti Bank Sumut, Perumda Tirtanadi, dan PT Perkebunan Sumatera Utara. Dia berharap perusahaan daerah tersebut dikelola secara profesional sehingga dapat meningkatkan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Pengembangan sumber PAD baru melalui investasi, kerja sama pemanfaatan aset, dan penguatan aktivitas ekonomi produktif juga dinilai perlu dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Pemotongan TKD harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan lompatan besar dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Kita memiliki potensi ekonomi yang besar, sumber daya alam, BUMD, dan aset daerah yang bernilai puluhan triliun rupiah. Semua potensi tersebut harus dikelola secara profesional agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya.
Abdul Rahim meminta Gubernur Sumut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun peta jalan peningkatan PAD. Peta jalan tersebut, menurutnya, harus dilengkapi target tahunan, indikator kinerja, penanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang terukur.
"Jangan menjadikan pemotongan TKD sebagai alasan berhentinya pembangunan. Pemerintah daerah harus lebih kreatif menggali pendapatan, lebih disiplin mengelola belanja, dan lebih berani melakukan reformasi pengelolaan aset serta BUMD. Namun, peningkatan PAD jangan sampai dilakukan dengan membebani rakyat kecil," tegasnya.
Abdul Rahim menegaskan anggaran daerah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumut.
Karena itu, dia meminta upaya mempertahankan TKD dan meningkatkan PAD dilakukan secara bersamaan agar pembangunan daerah tetap berkelanjutan.
"Yang kita perjuangkan bukan sekadar besarnya angka TKD atau PAD, tetapi masa depan pembangunan Sumatera Utara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, perjuangan mempertahankan TKD dan meningkatkan PAD harus berjalan secara bersamaan," sebutnya.
"Pemerintah Pusat harus mendengar aspirasi daerah. Gubernur, DPRD Sumut, dan 30 Anggota DPR RI serta 4 Senator ( DPD RI ) Sumut harus bersatu memperjuangkan anggaran pembangunan. Pada saat yang sama, Pemprov Sumut harus bekerja lebih keras meningkatkan PAD. Jangan sampai rakyat Sumatera Utara menjadi pihak yang paling dirugikan akibat pemotongan anggaran," pungkas Abdul Rahim Siregar.
Simak Video "Video: PSI Benarkan Akan Ada Kader NasDem Gabung Partainya"
[Gambas:Video 20detik] (afb/afb)
