.webp)
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara memperketat pengawasan di perairan Batu Bara yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Operasi gabungan laut digelar untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Operasi diawali dengan Apel Bersama Operasi Gabungan Laut yang digelar di Lapangan Upacara PT INALUM, Batu Bara. Sebanyak 130 personel gabungan dikerahkan dalam operasi tersebut.
Personel yang terlibat berasal dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, TNI AL, Polres Batu Bara, Bea Cukai Kuala Tanjung, Satpol PP, KSOP Kuala Tanjung, unsur Kejaksaan, serta seluruh UPT Imigrasi se-Sumatera Utara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., mengatakan pengawasan di perairan Batu Bara perlu diperkuat karena wilayah tersebut memiliki posisi strategis sekaligus kerawanan terhadap aktivitas perlintasan ilegal.
"Batu Bara memiliki posisi yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Tingginya lalu lintas laut, banyaknya pelabuhan rakyat dan muara sungai, serta garis pantai yang tidak seluruhnya terjangkau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) menuntut pengawasan yang lebih optimal," ujar Parlindungan dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).
Selain personel gabungan, apel tersebut turut dihadiri sekitar 30 tamu undangan dari unsur pemangku kepentingan strategis. Di antaranya Bupati Batu Bara, Kakanwil Bea Cukai Sumut, Kabinda Sumut, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Kapolres Batu Bara, Kajari Batu Bara, Kepala KSOP Kuala Tanjung, serta jajaran Forkopimda lainnya.
Usai apel, operasi dilanjutkan dengan patroli laut menggunakan dua kapal Bea Cukai. Patroli tersebut akan dilakukan secara rutin untuk mengawasi aktivitas di perairan Batu Bara.
Pengawasan tidak hanya difokuskan pada perlintasan orang, tetapi juga mencakup barang serta aspek keamanan dan kedaulatan teritorial.
Operasi gabungan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi lintas instansi dalam memperkuat pengawasan wilayah perairan Sumatera Utara, khususnya kawasan yang berpotensi menjadi jalur perlintasan ilegal.
Langkah tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Sumut dalam menjalankan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta mendukung visi "Imigrasi untuk Rakyat" yang diusung Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.
