.webp)
Video yang menampilkan warga protes penyaluran bantuan sosial atau bansos diduga tak tepat sasaran di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, viral di media sosial. Wali Kota Rico Waas menyebut akan evaluasi.
Dalam video yang dilihat detikSumut, Rabu (23/9/2026), terlihat sejumlah warga yang terlibat adu mulut dengan petugas yang tengah membagikan bantuan berupa beras seberat 30 kilogram.
"Penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras sebanyak 30 kilogram di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, mendapat protes dari sejumlah warga. Persoalan tersebut mencuat setelah adanya warga yang mempertanyakan ketepatan data penerima bantuan," tulis keterangan dalam video yang diunggah di Instagram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam keterangan video itu disebutkan, seorang warga berinisial DS mengaku tidak memperoleh bantuan, meski merasa masuk dalam kategori masyarakat yang layak menerima. Ia kemudian mempertanyakan adanya warga yang dinilai masih tergolong mampu, termasuk pensiunan aparatur sipil negara (ASN), justru tercatat sebagai penerima.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Medan Rico Waas menyebut pihaknya akan melakukan verifikasi ulang penerima bansos. Rico berjanji akan melakukan evaluasi terkait hal ini.
"Ini memang harus dievaluasi terus-menerus. Karena memang itulah butuhnya data-data yang terakhir ini, Perlinsos ini kita ambil satu persatu. Jangan sampai nanti ini kan sudah cukup lama ya, kita berbicara tentang bagaimana pemutakhiran data kita, sehingga masyarakat yang benar-benar yang membutuhkan inilah yang mendapat. Jangan sampai lagi yang salah," ujar Rico saat diwawancarai, Rabu (23/9/2026).
Rico juga memastikan dirinya akan menegur Dinas Sosial (Dinsos) Medan terkait kejadian ini. Menurutnya, data penerima bansos harus jelas dan transparan.
"Memang Dinsos di sini harus bisa menjelaskan benar, siapa yang sebenarnya harus bisa mendapatkan (bansos). Ya kami akan memberikan teguran secara langsung apabila ada bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Rico menjelaskan, setiap program bantuan harus memiliki daftar penerima yang jelas. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Termasuk misalnya PKH ataupun bantuan-bantuan lainnya, BPNT misalnya yang tidak tepat sasaran ini harus dievaluasi, harus dibenahi, ya. Apakah dia itu ter-eksclude atau harus diikutkan. Ter-eksclude misalnya dia sebenarnya desilnya sudah tinggi tetapi masih mendapatkan bantuan juga, ini kan masih salah. Nah ini harus di-eksclude-kan," katanya.
Menurut Rico, ada banyak kejadian di lapangan warga sudah mengalami perubahan desil lantaran kondisi ekonomi yang sudah meningkat namun masih menerima bantuan. Ia menyebut, bagi warga yang merasa pengelompokan desilnya tidak tepat bisa melakukan sanggahan.
"Nah ini harus dibenahi dan satu persatu ada ada cara untuk menyanggahnya. Bisa nanti dari Dinsos dan Kelurahan bisa datang kepada masyarakatnya atau masyarakat bisa melaporkan. Nanti melalui aplikasi juga bisa dibenahi untuk menyanggahnya," pungkasnya.
