.webp)
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) memacu serapan penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD). Hingga akhir pekan lalu, realisasi tambahan TKD baru Rp 457,08 miliar atau 27,67 persen dari total alokasi Rp 1,652 triliun untuk pemulihan pasca bencana akhir November 2025.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi mengatakan percepatan realisasi menjadi perhatian Mualem karena tambahan TKD diarahkan untuk mendukung penanganan dampak dan kebutuhan daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
"Pesan gubernur jelas, anggaran harus bekerja. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat, terutama ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dalam menghadapi bencana," kata Nurlis dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, realisasi tambahan TKD Pemerintah Aceh untuk penanggulangan bencana mencapai Rp 239,46 miliar atau 29,03 persen dari alokasi Rp 824,82 miliar. Sementara realisasi tambahan TKD kabupaten/kota mencapai Rp 217,62 miliar atau 26,31 persen dari alokasi Rp 827,26 miliar.
Di tingkat provinsi, sejumlah perangkat daerah mencatat realisasi relatif tinggi. Dinas Tenaga Kerja mencapai 84 persen, BPKA 65,5 persen, dan Dinas Pangan 66 persen.
Namun, masih terdapat perangkat daerah dengan realisasi relatif rendah. Dinas Kelautan dan Perikanan baru mencapai 8,7 persen, Dinas Perumahan dan Permukiman 13 persen, Badan Penanggulangan Bencana Aceh 11,3 persen, dan Dinas Sosial 18,2 persen.
Pada tingkat kabupaten/kota, Aceh Selatan mencatat realisasi tertinggi sebesar 65,3 persen, disusul Gayo Lues 57,6 persen dan Aceh Jaya 32,9 persen. Adapun realisasi terendah tercatat di Nagan Raya sebesar 2,7 persen, Sabang 6 persen, dan Subulussalam 10,6 persen.
Nurlis mengatakan perbedaan capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bersama bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
"Daerah yang realisasinya masih rendah harus segera melihat apa persoalannya dan mengambil langkah. Sementara daerah yang sudah berjalan baik dapat menjadi contoh dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan," katanya.
"Kita ingin cepat, tetapi bukan berarti boleh tergesa-gesa tanpa perencanaan. Kita ingin anggaran bergerak, tetapi tetap tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh, kata Nurlis, juga meminta perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang tingkat realisasinya masih rendah segera mengidentifikasi hambatan dan mengambil langkah percepatan.
"Yang kita dorong bukan sekadar mengejar persentase serapan. Yang kita dorong adalah agar setiap rupiah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata," ujar Nurlis.
"Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir. Dan kehadiran itu harus terlihat dalam kerja nyata. Karena pada akhirnya, uang negara bukan sekadar angka dalam dokumen. Ia harus berubah menjadi tindakan, pelayanan, pembangunan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat Aceh terutama ketika menyangkut penanggulangan bencana hidrometeorologi," lanjutnya.
Simak Video "Video Teddy Ungkap Prabowo Kirim Helikopter Pribadi ke Mualem Saat Bencana Aceh"
[Gambas:Video 20detik] (agse/mjy)
