Wali Kota Rico Waas menyebut pihaknya sudah mengusulkan soal anggaran yang khusus dialokasikan untuk pembangunan wilayah Medan Utara ke DPRD. Adapun besaran APBD Kota Medan yang diusulkan sebesar 35 persen.
Hal ini disampaikan Rico saat turun ke lapangan menyapa warga dan memimpin kegiatan gotong royong di Kecamatan Medan Belawan, Minggu (13/9/2026).
"Kami sudah usulkan ke DPRD agar ada anggaran wajib 35 persen difokuskan untuk pembangunan Medan bagian utara," ujar Rico.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rico mengatakan, kondisi Belawan hingga kini masih terus diintai pasang rob. Ia mengaku kawasan ini masih membutuhkan banyak pembenahan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup warga.
"Kita lihat kondisi Belawan saat ini masih butuh banyak perbaikan. Kondisi jalan yang rusak, banjir, hingga masalah kesehatan dan pendidikan. Permasalahan ini akan kita selesaikan secara bertahap melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Medan, Muslim mengungkapkan kawasan Medan Utara seolah dianaktirikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Medan. Hal ini terkait realisasi sebesar 35 persen dari APBD Kota Medan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di kawasan tersebut.
"Itukan sudah ada di RPJMD 2025-2030 (35 persen APBD ke Medan Utara). Itu yang kita kejar, itu yang kita ingatkan Bappeda, jangan kelen pagu lagi, perintahnya apa. Perintahkan lah. Kita kan selama ini, Medan Utara itu seolah-olah dianaktirikan. Proyek pembangunan besar di sana, mana ada. Paling Islamic Center, tapi tak siap-siap," ujar Muslim saat diwawancarai detikSumut, Jumat (23/1/2026).
Adapun kawasan Medan Utara mencakup empat kecamatan di Kota Medan, yakni Kecamatan Medan Marelan, Labuhan, Deli, dan Belawan. Menurut Muslim, di kawasan ini, ada jalan rusak yang tak tersentuh sejak jaman kemerdekaan.
"Kita ada jalan yang sejak merdeka tidak pernah dijamah oleh pemerintah," tambahnya.
"Tanah kita di Labuhan itu ada 2000 hektare tidak ada akses jalan, ya mati. Pemerintah itukan hanya membuka akses jalan. Kalau sudah ada jalan, ada lampu ada air itu sekalian. Enggak usah takut, pemerintah itu regulator. Bangunlah jalan, supaya bisa orang tinggal di situ. Di Labuhan itu 2000 hektare ada. Marelan itu 1000 hektare ada tanah yang tidak bisa ditempati karena enggak ada akses jalan," jelasnya.
Lebih lanjut, Muslim mengatakan, saat ini sudah ada keluhan warga Medan Utara yang ingin memisahkan diri dari Kota Medan. Menurutnya, kawasan Medan Utara seolah tertinggal dari wilayah lainnya di Kota Medan.
"Kalau sudah ada jalan, otomatis air sama lampu masuk. Jadi silakan pemerintah buatkan 35 persen itu supaya jangan lagi kami tertinggal. Wajar kami perjuangkan. Soalnya kan sudah ada riak-riak udahlah pisah ajalah kita. Sudah ada, istilah itu sudah ada," katanya.
Muslim juga meminta Pemkot Medan serius dalam merealisasi besaran 35 persen APBD untuk Medan Utara. Ia berharap Wali Kota Rico Waas memperhatikan wilayah di sekitar pelabuhan Belawan tersebut.
"Realisasi dong yang ada di RPJMD itu 35 persen APBD Kota Medan ke wilayah utara. Kalau itu direalisasi, Medan Utara itu merdeka. Mesti ada target pemerintah kota, empat tahun ke depan tidak ada lagi jalan yang rusak, kan gitu seharusnya statement wali kota. Termasuk, sungai itu harus dinormalisasi," pungkasnya.
Simak Video "Video Walkot Medan Imbau Warga Tak Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru"
[Gambas:Video 20detik] (mjy/mjy)
