.webp)
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Joneri Sihite mengungkap konflik DPRD dengan Bupati Masinton Pasaribu telah selesai setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar kedua belah pihak menurunkan egonya masing-masing. Masinton menyambut baik langkah itu dan menilai Tapteng saat ini butuh kebersamaan.
"Hari ini kan butuh kebersamaan, jangan dipolitisasilah bencana itu, semuanya kan urusan kemanusiaan bencana ini," kata Masinton Pasaribu saat dihubungi, Jumat (11/9/2026).
Masinton juga menyambut baik pembasahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tapteng 2027. Masinton menilai kerja harus berbasis data, termasuk juga kritik, bukan karena kebencian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baguslah artinya kan kerja itu harus berbasis data, kritik juga berbasis data, logis, bukan karena kebencian, bukan karena menggangu atau menghalangi," ucapnya.
Ketua DPC PDIP Tapteng itu menilai 9 dari 10 permintaan DPRD sudah terangkum dalam program Pemkab. Namun jika permintaan DPRD itu bantuan tunai ke korban banjir, Masinton menolak karena tidak sesuai dengan peruntukan dana transfer ke daerah (TKD).
"Semuanya itu sudah terangkum dalam program kita, kecuali kalau mereka minta Rp 123 miliar dibagi tunai (ke korban bencana) itu kan jadi masalah, peruntukan TKD bukan itu," ujarnya.
Satu poin yang ditolak Masinton adalah melanjutkan pembangun Kantor Bupati Tapteng. Masinton mengungkap jika dalam dokumen, pekerjaan itu tidak tahun jamak, sehingga mereka masih konsultasi ke Kemendagri.
"Seperti Kantor Bupati kan dalam dokumen tidak kita lihat pekerjaan itu multiyears atau tahun jamak dan itu melampaui masa jabatan kepala daerah, sehingga kita minta pertimbangan Kemendagri agar tidak ada kendala nantinya," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Joneri Sihite mengungkap konflik DPRD dengan Bupati Masinton Pasaribu telah selesai setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar kedua belah pihak menurunkan egonya masing-masing. DPRD dan Pemkab Tapteng bakal mulai membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Tapteng tahun 2026.
"Kami sudah rapat tadi dengan tim anggaran bupati terkait rancangan (Perda APBD) tahun 2027, juga tahun berjalan terkait hak kami tahun berjalan," kata Joneri Sihite saat dihubungi, Kamis (10/9/2026) malam.
Untuk diketahui, Ranperda APBD Tapteng tidak pernah ada persetujuan bersama oleh DPRD dan Bupati Tapteng. Sehingga Masinton Pasaribu mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk pengelolaan APBD tahun 2025 dan 2026.
Lebih lanjut, Joneri mengungkapkan jika pembahasan dimulai setelah Tito meminta kedua belah pihak menurunkan egonya. Hal itu disampaikan Tito di sela-sela peninjauan progres pemulihan pascabencana di Tapteng.
"Udah selesai sebenarnya, tadi udah turun Mendagri sekalian cek penanganan bencana, sudah ada arahan untuk menurunkan ego masing-masing," ungkapnya.
Pihak DPRD Tapteng juga disebut sudah melakukan rapat bersama tim anggaran Pemkab Tapteng. Rapat itu membahas sejumlah permintaan DPRD terhadap Pemkab Tapteng.
Ketua DPD Golkar Tapteng ini menjelaskan terdapat 10 poin permintaan DPRD terhadap Pemkab Tapteng. Mulai dari tunjangan komunikasi hingga pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
"Ada 10 poin yang diminta DPRD, terutama hak-hak DPRD yang dikebiri, termasuk tunjangan komunikasi, rumah, kendaraan, perjalanan dinas, mulai bulan depan sudah dikembalikan. Terus Pokir kami direalisasikan, aspirasi kami juga ditampung," ucapnya.
Namun ada satu dari 10 poin yang ditolak oleh Masinton, yaitu pembangunan lanjutan Kantor Bupati Tapteng. Masinton disebut menilai pembangun itu belum urgent karena masih ada penanganan bencana.
"Cuman satu poin tidak setuju bupati, yaitu kelanjutan pembangun kantor bupati, memang agak interen NasDem, bupati tidak mau melanjutkan itu karena masih ada urgent untuk penanganan bencana," jelasnya.
Simak Video "Video Mendagri: Tak Semua Kepala Daerah Buruk, Banyak yang Kinerjanya Bagus"
[Gambas:Video 20detik] (astj/astj)
