.webp)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengambil alih penanganan kewajiban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Penyelesaian utang tersebut nantinya direncanakan dilakukan melalui Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah Kemenkeu.
Purbaya menyebut proses penyerahan pengelolaan kereta cepat kepadaKemenkeu diperkirakan berlangsung pada pertengahan September 2026. Setelah proses tersebut dilakukan, pemerintah akan menghitung besaran kewajiban utang Whoosh yang harus ditangani.
"Kira-kira pertengahan bulan dikasih ke kami kan kereta cepat. Ya sudah, kita beresin. Nanti utangnya ya kita hitung, mungkin ada nanti BUMN yang di bawah Departemen Keuangan yang menangani itu," terang Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Senin (7/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya menegaskan Kemenkeu tidak perlu memberikan pembayaran kepada Danantara dalam proses pengalihan tersebut. Menurut dia, setelah penyerahan dilakukan, kewajiban pembayaran utang akan menjadi tanggung jawab SMV yang ditunjuk Kemenkeu.
"Nggak ada. Itu kan dana penyertaan ekuitas dikasih ke saya, nol rupiah. Kan saya nanggung utang ke depannya. SMV saya menanggung utang ke depannya. Jadi nggak ada cost-nya buat saya," ujarnya.
Meski tidak membutuhkan pengeluaran dana dari Kemenkeu pada saat proses penyerahan, Purbaya memastikan kewajiban utang tetap harus dibayarkan setiap tahun. Pembayaran tersebut nantinya akan dilakukan oleh perusahaan di bawah Kemenkeu yang mendapat mandat untuk menangani utang Whoosh.
Ia juga memastikan perusahaan SMV yang ditunjuk tidak perlu mencari investor tambahan untuk membiayai pembayaran utang tersebut. Purbaya menilai kemampuan finansial SMV Kemenkeu saat ini sudah memadai untuk menjalankan kewajiban tersebut.
"Nggak, sudah ada uangnya. Sudah ada juga. Kan kalau SMV, let's say satu perusahaan SMV aja, keuntungannya berapa sekarang? Rp 3 triliun, Rp 4 triliun setahun. Ditambah dengan operasionalnya sendiri, mungkin dapat Rp 800 miliar keuntungannya," jelas Purbaya.
Menurutnya, kapasitas keuangan tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kewajiban utang yang ada. Kendati demikian, pemerintah masih akan melakukan penghitungan lebih detail sebelum menentukan skema penanganannya.
"Cukuplah untuk bayar utang yang ada sekarang. Nanti kita hitung. Yang jelas kami nggak bayar, kami nggak bayar ke Danantara untuk penyerahan ini," tegasnya.
Purbaya mengatakan perusahaan SMV yang nantinya mendapat tugas menangani utang kereta cepat hingga kini belum ditentukan. Pemerintah masih akan memilih perusahaan yang dinilai tepat untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.
