3 Hal Disampaikan Bupati Tapteng Masinton Usai Digoyang Isu Pemakzulan

Anggota DPR F-PDIP Masinton Pasaribu — Bupati Tapteng Masinton Pasaribu (Tangkapan layar YT DPR)

Medan -

Lima partai politik mewacanaka pemakzulan Bupati Tapanui Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu karena penyerapan APBD tahun 2026 yang masih rendah. Kelima partai politik itu adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.

Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang menyebutkan jika pihaknya masih melihat perkembangan apakah Masinton dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan masuk ke wacana pemakzulan.

"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

3 Hal yang Disampaikan Masinton Usai Digoyang Isu Pemakzulan

Dirangkum detikcom, berikut ini sejumlah hal yang disampaikan Bupati Tapteng Masinton terkait wacana pemakzulan yang dilontarkan lima partai politik. Simak sampai akhir.

1. Masinton Minta Hentikan Tarik-menarik Kepentingan

Masinton sendiri meminta agar semua pihak menghentikan tarik-menarik politik dan fokus pemulihan-pembangunan Tapteng. Sejak awal pemerintahan, dia terus membangun komunikasi dan merangkul seluruh elemen disebut terus dilakukan.

"Mengajak seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan mengarahkan seluruh energi pada pemulihan bencana dan pembangunan daerah. Namun, seluruhnya hendaknya disalurkan melalui mekanisme kelembagaan, berbasis data dan fakta, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," ujarnya, Senin (7/9/2026).

Masinton menjelaskan Pemkab Tapteng dan pemerintah pusat terus melakukan penanganan dan pemulihan pascabencana. Masyarakat korban terdampak bencana yang telah terdata dan memenuhi persyaratan dipastikan memperoleh hak-haknya sesuai program dan ketentuan yang berlaku.

Untuk bantuan jaminan hidup (jadup), bantuan telah disalurkan langsung kepada sekitar 10.752 KK atau sekitar 46.000 jiwa masyarakat korban bencana. Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial, penyaluran Jadup tahap berikutnya bakal direalisasikan September dengan jumlah 130.000 jiwa.

"Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial RI, pemerintah merencanakan tahapan penyaluran berikutnya kepada sekitar 34.000 KK atau sekitar 130.000 jiwa, yang direncanakan direalisasikan pada September 2026, sesuai kesiapan dan mekanisme penyaluran pemerintah pusat," jelasnya.

Bantuan stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang hingga saat ini terealisasi sekitar Rp 32,2 miliar untuk 1.591 rumah. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total usulan sekitar 18.878 rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat akibat bencana di Tapteng.

"Pemerintah menegaskan bahwa proses pendataan, verifikasi, pengusulan, penganggaran, hingga penyaluran bantuan harus dilakukan secara tertib agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ucapnya.

2. Masinton Ungkap Alasan Serapan Anggaran Rendah

Masinton menyebutkan soal keterlambatan serapan anggaran transfer keuangan daerah (TKD) untuk percepatan pemulihan bencana sudah dijelaskan ke Kemendagri. Dinamika teknis perencanaan yang mengalami penyesuaian akibat anomali cuaca ekstrem di Tapteng, sehingga sejumlah perencanaan kegiatan dan penanganan infrastruktur harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.

"Namun demikian, pemerintah daerah tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk memperlambat pemulihan. Jajaran perangkat daerah teknis telah berkomitmen untuk melakukan percepatan proses tender, lelang, pengadaan barang/jasa, serta tahapan administratif dan teknis lainnya, sehingga anggaran pemulihan dapat segera direalisasikan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," sebutnya.

3. Masinton Minta Kritik Disampaikan Pakai Data

Politikus PDIP ini menilai jika bencana bukan momentum untuk memperbesar perbedaan politik, menghasut masyarakat, atau membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Jika terdapat kekurangan dalam penanganan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan pengawasan.

"Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, serta diarahkan untuk menemukan solusi. Masyarakat korban bencana membutuhkan bantuan dan kepastian, bukan pertengkaran politik," jelasnya.

Oleh karena itu, Masinton mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal proses pemulihan, memastikan bantuan tepat sasaran, dan mempercepat pembangunan kembali daerah. Menurutnya, Pilkada sudah selesai, kepentingan politik tidak boleh menghambat pelayanan publik hingga pembangunan.

"Perbedaan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, kepentingan politik tidak boleh menghambat pelayanan publik, pembangunan, dan pemulihan masyarakat," tuturnya.