Kala Wacana Pemakzulan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Mencuat

Tapanuli Tengah -

Lima partai politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mendesak Bupati Tapteng Masinton Pasaribu meningkatkan penyerapan APBD 2026 yang dinilai masih rendah. Jika tidak ada perbaikan, wacana pemakzulan Masinton melalui DPRD Tapteng mulai mencuat.

Kelima partai tersebut yakni Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN. Sikap bersama itu disampaikan dalam sebuah video yang beredar di media sosial dan dilihat pada Sabtu (5/9/2026).

Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang mengatakan pihaknya bersama empat partai lainnya menilai kepemimpinan Masinton belum maksimal dalam menjalankan pemerintahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi dalam video tersebut.

Menurut Hazmi, penyerapan APBD Tapteng 2026 baru mencapai sekitar 30 persen hingga Agustus. Kondisi itu dinilai menunjukkan pengelolaan anggaran yang belum profesional.

"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.

Hazmi juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran yang disebut telah membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tapteng dipanggil serta mendapat peringatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain persoalan anggaran, kelima partai tersebut mengkritik penanganan bencana banjir di Tapteng. Mereka menilai respons pemerintah daerah terhadap bencana hingga distribusi bantuan masih bermasalah.

"Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujarnya.

Kelima partai juga mendesak Pemkab Tapteng menjalankan rekomendasi DPRD terkait pemberian bantuan bagi korban banjir serta beasiswa yang bersumber dari APBD Tapteng.

Rekomendasi tersebut diklaim telah mendapat persetujuan seluruh partai politik di DPRD Tapteng, kecuali PDIP.

Kelima partai itu juga menyatakan terbuka untuk membahas dan membedah APBD Tapteng 2025 dan 2026 bersama Pemkab Tapteng. Namun, mereka meminta pembahasan turut melibatkan Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, serta para pimpinan partai politik.

Tak hanya jalur politik, Hazmi menyebut pihaknya juga mempertimbangkan langkah hukum terkait dugaan penyelewengan anggaran.

"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.

Saat dikonfirmasi, Hazmi mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan kinerja Pemkab Tapteng, khususnya terkait penyerapan anggaran. Menurutnya, langkah pemakzulan belum menjadi tahapan pertama.

"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).

Golkar Belum Bicara Pemakzulan

Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite mengatakan partainya belum mengambil sikap untuk mengarah pada pemakzulan Masinton. Golkar masih meminta pandangan dan arahan dari jajaran pimpinan partai.

"Kalau sampai ke sana sih terlalu apa sih, kalau kami prinsip minta pendapat dulu minta arahan dulu ke petinggi-petinggi kami," ucap Joneri Sihite melalui sambungan telepon.

Joneri yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Tapteng menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan polemik Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Menurutnya, persoalan itu muncul setelah kepala daerah dan DPRD Tapteng tidak mencapai kesepakatan bersama mengenai Ranperda APBD dalam dua tahun terakhir.

Golkar, kata Joneri, telah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.

"Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini, kalau nggak ada konpromi lagi merasa paling benar ya bisa aja arah ke sana," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PKB Tapteng Abdul Rahman Sibuea belum memberikan penjelasan lebih jauh terkait video sikap bersama lima partai tersebut. Ia masih menunggu respons dari Bupati Masinton Pasaribu.

"Kita lihat dulu apa respons bupati," tutur Abdul Rahman Sibuea melalui pesan singkat.

PDIP Bantah Serapan APBD Baru 30 Persen

Dari kubu PDIP, Wakil Ketua DPRD Tapteng Disman Sihombing menyebut angka serapan APBD sebesar 30 persen merupakan data per Juni 2026. Sementara itu, surat dari Kemendagri terkait persoalan tersebut baru diterima pada Agustus.

"Serapan tingginya ini, (serapan 30 persen) itu per Juni itu, Agustus baru tiba surat dari Kemendagri itu," kata Disman Sihombing saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).

Disman menilai kondisi penyerapan anggaran sebenarnya sudah mengalami peningkatan. Sejumlah kegiatan tender di lingkungan Pemkab Tapteng juga disebut mulai berjalan.

"Ini kan belum tender, kalau sudah tender kan habis," ujarnya.

Senada, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Tapteng Joko Pranata Situmeang meminta lima partai tersebut mengkaji kembali pernyataan mereka mengenai wacana pemakzulan.

Menurut Joko, rendahnya penyerapan anggaran tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk memakzulkan seorang kepala daerah.

"Kalau menurut kita sebaiknya 5 partai itu mengkaji ulanglah apa yang mereka sampaikan, apakah penyerapan anggaran itu termasuk dalam poin-poin persyaratan pemakzulan," sebut Joko Pranata Situmeang.

Joko juga menjelaskan posisi bupati sebagai kepala pemerintahan eksekutif, sedangkan pelaksanaan anggaran berada pada masing-masing OPD sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

"Bahwa bupati itu adalah kepala daerah yang memimpin jalannya pemerintahan eksekutif, yang menjalankan anggaran itu semua adalah OPD sesuai dengan DPA nya per tahun, kalau terjadi penyerapan anggaran rendah harusnya ditanya ke OPD dan TAPD," ujarnya.

Atas dasar itu, Fraksi PDIP menilai kritik terhadap Masinton terkait rendahnya serapan APBD tidak tepat sasaran. Joko menyebut Masinton justru lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani proses pemulihan bencana di Tapteng.

"Jadi menurut kami selaku Fraksi PDI Perjuangan salah alamat itu untuk melakukan menggunakan hak dan menyalahkan kepada kepala daerah. Dalam menghadirkan pemulihan bencana bupati itu kebanyakan berhubungan ke pusat," tuturnya.