.webp)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan belum ada rencana untuk menaikkan tarif BPJS Kesehatan pada tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027.
"Belum ada rencana untuk menaikkan tarif BPJS, dan teman-teman enggak usah khawatir kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusat akan support," katanya, Jumat (14/8/2026), dikutip detikHealth dari Antara.
Budi juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah membahas anggaran pembangunan serta revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Pembahasan tersebut dilakukan agar program itu tidak mengganggu arus kas pemerintah maupun meningkatkan defisit APBN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, ini yang akan kita replikasi ke 400 apa, ke 441 sisanya tadi, ya, dan sekarang kita sudah bicara dengan Bappenas, kita bicara juga dengan Kementerian Keuangan agar penganggarannya tidak memberatkan arus kas dari pemerintah dan tidak memberatkan defisit APBN kita," ungkapnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan rumah sakit tersebut dapat meningkatkan pemerataan standar pelayanan kesehatan di seluruh daerah.
"Ini akan kita bangun rumah sakit-rumah sakit tersebut, sehingga seluruh kabupaten/kota nanti standar layanan rumah sakitnya sama," tambahnya.
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 10,25 triliun atau sekitar 52 persen dari anggaran alat kesehatan pada 2026. Penghematan tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Budi mengatakan Kemenkes juga telah menerapkan sistem pembelian alat kesehatan secara terpusat, termasuk untuk peralatan yang pengadaannya menggunakan pinjaman dari Bank Dunia. Salah satu alat kesehatan yang dimaksud adalah cath lab atau laboratorium kateterisasi.
"Jadi, dari harga estimasi cath lab yang Rp 19,39 triliun, karena kita sentralisasi pengadaannya, kita bisa menekan sampai Rp 9 triliun," tuturnya.
