.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu pekan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan percepatan pembangunan SPPG dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan berbasis data. Dengan cara tersebut, penyaluran intervensi gizi diharapkan dapat difokuskan ke daerah yang memiliki kebutuhan paling tinggi.
Sejumlah wilayah yang menjadi prioritas antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, hingga Nias.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan," ujar Sudaryono, dilansir detikHealh, Minggu (10/8/2026).
Ia menambahkan, percepatan tersebut merupakan bagian dari arahan Menteri Koordinator (Menko) Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait agar pelaksanaan program dapat berlangsung efektif.
"Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik," lanjutnya.
Pangkas Target Pembangunan SPPG
Percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T dilakukan karena sejumlah daerah masih memiliki tingkat prevalensi stunting yang tinggi. Untuk mengejar kebutuhan tersebut, BGN memangkas target waktu pembangunan SPPG dari sebelumnya satu bulan menjadi hanya satu minggu.
Penentuan lokasi SPPG dilakukan melalui pemetaan dan pencocokan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu sumber data yang digunakan berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Dari data ini kita overlay (petakan) dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap," terang Sudaryono.
Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BGN menemukan sekitar 1.700 dapur gizi yang dinilai siap beroperasi di wilayah dengan risiko stunting tinggi.
"Ini Insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini," tambahnya.
Masyarakat Diminta Waspadai Calo SPPG
Di tengah percepatan pembangunan SPPG, Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa untuk membantu atau mempercepat proses pengajuan pembukaan SPPG.
Ia memastikan seluruh proses pembukaan dan pengajuan SPPG dilakukan melalui mekanisme resmi dan sistem yang telah ditetapkan.
"Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi," tegasnya.
