.webp)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan pihaknya menyambut positif usulan Perum Bulog untuk menyediakan beras premium bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, ia menegaskan program tersebut tetap mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal.
Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pemberdayaan petani, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta rantai pasok pangan di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam skema tersebut, Bulog tidak akan menjadi pemasok utama, melainkan berperan sebagai penyangga atau buffer apabila pasokan beras lokal tidak mencukupi atau terjadi gejolak harga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis dilansir detikFinance, Minggu (2/8/2026).
Ia menjelaskan usulan Bulog yang dimaksud bukan terkait beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), melainkan penyediaan beras premium yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan ketika suatu daerah mengalami keterbatasan pasokan.
Menurut Sudaryono, Bulog memiliki peran penting sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan nasional.
"Bulog memiliki fungsi sebagai stabilisator harga dan penjaga stok pangan. Karena itu kami ingin menempatkan Bulog sebagai buffer. Ketika pasokan beras lokal belum mencukupi atau ada potensi kenaikan harga akibat meningkatnya kebutuhan, Bulog dapat menjadi penyangga sehingga masyarakat tetap memperoleh harga yang wajar dan stok pangan tetap tersedia," jelas Sudaryono.
Ia menegaskan, strategi tersebut dirancang agar Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi daerah. Pembelian bahan pangan dari sekitar SPPG diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa maupun kecamatan.
"Jangan sampai keberadaan dapur MBG justru memicu gejolak harga di suatu wilayah karena menyerap pasokan yang terbatas. Karena itu kami memprioritaskan bahan pangan lokal terlebih dahulu. Jika memang terjadi kekurangan, baru Bulog hadir sebagai penyangga agar harga tetap stabil dan pasokan tetap aman," tutup Sudaryono.
