.webp)
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengungkap ketergantungan daerah pada Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Dana Bagi Hasil (DBH). DAU dan DAK dipergunakan pemda untuk pembangunan infrastruktur.
"Kita semua memahami struktur anggaran pendapatan daerah masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pusat, baik DAU, DAK dan DBH. Pendapatan asli daerah sering kali belum mencukupi untuk pembangunan," kata SF saat acara Saresehan Nasional MPR di Pekanbaru, Senin (20/7/2026).
SF menilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih banyak digunakan untuk pembiayaan urusan wajib di daerah. Termasuk untuk pembiayaan pelayanan dasar di tengah ruang fiskal yang terbatas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya itu saja, SF juga mengakui pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten serta kota mengalami penurunan transfer dana Transfer Ke Daerah (TKD). Bahkan sejak tahun 2024 lalu, nilainya mencapai Rp 4,2 triliun.
"Masih terdapat kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke Provinsi Riau dan kabupaten kota dengan total Rp 4,2 triliun. Dari jumlah tersebut kurang bayar kepada Pemerintah Provinsi Riau berada pada angka Rp 713 miliar dan kabupaten kota sebesar Rp 3,5 triliun," kata SF.
Mantan Sekdaprov Riau itu mengakui saat ini sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Riau tengah mengalami tekanan fiskal. Ya, banyak daerah mengalami kurang bayar ke pegawai.
"Kondisi ini tentu memberikan tekanan fiskal cukup besar. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai saja pemerintah masih menutup kekurangan sebesar Rp 30 miliar setiap bulan dan ini juga dirasakan hampir di seluruh kabupaten kota yang mengalami kendala yang sama," ungkap SF.
Dalam kondisi tersebut, SF menilai para bupati dan wali kota harus cermat dalam mengelola pendapatan belanja daerah. Termasuk mencari alternatif pembiayaan tanpa membebankan ke masyarakat.
Obligasi daerah, dinilai sangat relevan jadi salah satu pembiayaan. Obligasi daerah dinilai aman, sah dan terukur jelas dalam pembiayaannya.
"Sehingga diperlukan langkah yang lebih cermat dalam mengelola pendapatan belanja serta mencari alternatif pembiayaan pembangunan dengan tidak membebani masyarakat. Saya memandang obligasi daerah menjadi relevan sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang aman, sah dan terukur," kata SF.
Simak Video "Video DPD AMPI Sumsel Apresiasi MPR Gelar Sarasehan Nasional Obligasi Daerah"
[Gambas:Video 20detik] (astj/astj)
