.webp)
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) kembali melanjutkan agenda Saresehan Nasional di Pekanbaru. Saresehan bertajuk "Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" dihadiri sejumlah kepala daerah di Riau
Saresehan Nasional kali ini digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru yang diulas langsung di detikcom. Forum membahas berbagai perspektif soal obligasi daerah, mulai dari aspek kebijakan, pembiayaan, peluang implementasi di Indonesia dan potensinya sebagai instrumen investasi publik.
Terlihat hadir Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Banggar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Farhoni hingga Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Selain itu hadir sejumlah bupati dan wali kota di Riau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu saja, mantan Gubernur Riau Syamauar, Saleh Djasit dan Arsyadjuliandi Rahman juga terlihat hadir. Termasuk akademisi hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Riau.
Melchias Markus Mekeng menyebut sejak terdahulu pendiri negara ini merancang negara ini mandiri. Sehingga daerah juga diminta menyiapkan konsep kemandirian daerah dalam pembangunan.
"Kami dari Fraksi Partai Golkar melihat pembangunan harus tetap berjalan. Meskipun anggaran tidak ada, namun pembangunan harus tetap berjalan. Jadi dengan obligasi daerah, pemda harus berpikir," kata Melchias saat membuka Saresehan Nasional, Senin (20/7/2026).
Melchias menilai semua daerah berpotensi menerbitkan obligasi daerah, tetapi harus tertib. Bahkan kepala daerah harus sudah masuk ke dalam tata cara obligasi dan juga syarat untuk mendapatkan.
Untuk itu, sejumlah kepala daerah di Riau disebut harus sudah merubah pola pikir atau mindset. Salah satunya dengan tata kelola dan perencanaan yang matang.
"Mindsed kita dengan adanya perubahan sistem keuangan negara, mindset harus sudah terencana. Buat program boleh, tapi pembiayaan harus terencana," katanya.
