.webp)
Puluhan mahasiswa tergabung dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar unjuk rasa di gedung Kodim 0201/Medan, Jalan Pengadilan, Kota Medan. Massa aksi menyoroti peran militer di sektor sipil dan menuntut agar militer kembali ke barak.
Pantauan tim detikSumut, dilokasi Rabu (17/6/2026) sore menjelang malam, terlihat ratusan mahasiswa membawa bendera dan sempat membakar ban di depan gedung Kodim 0201/Medan. Bahkan jalan Pengadilan ditutup dan pengguna jalan dialihkan ke Jalan Kejaksaan.
"Tuntutan kita yang utama terkait isu militer tidak masuk ke dalam ruang-ruang publik, agar militer itu tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sipil. Biarlah militer kembali ke barak dan kembali ke fungsinya sebagai militer," ucap Ketua DPC GMNI Kota Medan Damses Sianturi, Rabu (17/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Damses juga meminta, agar militer tidak lagi masuk ke dalam ranah pemerintahan. Ia menyampaikan jangan militer digunakan, sebagai alat intimidasi melalui pemberian kewenangan dalam pengelolaan atau pengendalian program pemerintah.
"Sejauh yang kita tahu, keterlibatan militer hari ini dalam program strategis nasional, militer ini digunakan sebagai pengawas. Kita melihat, kenapa militer ini dibuat sebagai pengawas untuk mengintimidasi masyarakat sekitar," tambahnya.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan tuntutan selanjutnya yakni keterlibatan militer hari ini terkait program makan bergizi gratis.
"Militer masuk ke dalam pengelolaan makan bergizi gratis dan pengendalian koperasi desa merah putih serta sekolah rakyat. Kita tidak tahu apa urgensinya militer diberikan ruang untuk mengendalikan dan mengelola program-program tersebut," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan tuntutan selanjutnya agar ditunda atau dihentikannya pembangunan batalion di setiap Kabupaten Kota dan penambahan pasukan.
"Karena itu tidak berarti untuk saat ini, tidak ada urgensi strategisnya dan bagian dari pemborosan anggaran. Kita tahu bahwasanya kondisi fiskal bangsa kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kita mau pemerintah Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran, menghentikan pembangunan batalion dan penerimaan pasukan cadangan," pintanya.
Damses juga menanggapi atas respons dari Kodim 0201/Medan, ia sampaikan komandan tidak dapat menjawab semua tuntutan. Ia sampaikan komandan membuka ruang diskusi bersama mahasiswa dalam waktu dekat.
"Tanggapan dari komandan kodimnya tidak bisa menjawab semua tuntutan kita. Beliau mengatakan ingin membuka ruang diskusi. Komandan kodim mengatakan, apabila ada anggotanya yang tidak disiplin atau mungkin melakukan pemukulan, masuk ke ruang publik, kita adukan. Komandan kodim tadi sepakat dan komitmen untuk menindak anggotanya," ungkapnya.
Sementara itu, menanggapi tuntutan mahasiswa, Dandim 0201/Medan Letkol Inf Delli Yudha Adi Nurcahyo memilih tidak memberikan tanggapan rinci di lokasi aksi. Ia mengatakan seluruh tuntutan mahasiswa akan dibahas lebih lanjut dalam forum diskusi bersama.
"Tadi ada sekitar 11 poin tuntutan yang disampaikan. Kalau dijawab satu per satu di sini tentu membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, kami akan menjadwalkan forum diskusi atau Focus Group Discussion (FGD) bersama rekan-rekan mahasiswa agar pembahasannya lebih komprehensif dan berbasis data," ujarnya.
Aksi yang berlangsung hingga menjelang waktu Magrib itu berakhir tertib. Massa membubarkan diri secara damai, sementara arus lalu lintas di Jalan Pengadilan yang sempat terganggu kembali normal.
