.webp)
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara untuk menghadiri rapat di kediamannya di kawasan Kertanegara, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk hasil kunjungan kerja Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga bos Danantara Rosan Roeslani ke sejumlah negara.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan melalui Sekretariat Kabinet, rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menerima laporan dari Rosan mengenai hasil lawatannya ke Amerika Serikat, sejumlah negara di Eropa, dan Asia. Laporan tersebut memuat perkembangan terbaru terkait minat investasi global terhadap Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut keterangan Sekretariat Kabinet, hasil kunjungan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang tercermin dari tingginya minat investor untuk menanamkan modal di berbagai sektor strategis nasional.
"Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional," demikian keterangan yang disampaikan Sekretariat Kabinet dilansir detikNews, Senin (15/6/2026).
Prabowo juga meminta agar informasi mengenai perkembangan investasi tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Karena itu, Rosan ditugaskan untuk memaparkan data dan hasil kunjungannya dalam konferensi yang akan digelar di Istana Merdeka, hari ini.
"Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat," lanjut keterangan tersebut.
Pemerintah menilai keterbukaan informasi terkait investasi penting untuk memberikan gambaran yang jelas kepada publik mengenai perkembangan ekonomi nasional dan respons positif investor global terhadap berbagai kebijakan yang tengah dijalankan.
