Proyek BRT Mebidang Rp 1,9 Triliun Dibiayai Pinjaman World Bank

Medan -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah membangun koridor Bus Rapit Transit (BRT) Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dengan nilai Rp 1,9 triliun. Ternyata proyek tersebut didanai pinjaman (loan) dari World Bank.

"Jumlah (Rp 1,9 triliun) tersebut merupakan penganggaran bersumber dari Loan World Bank sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Pusat, Kementerian Perhubungan, Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemko Binjai serta Pemda Kabupaten Deli Serdang, serta sebagaimana tertuang tugas/fungsi dukungan masing masing stakeholder," ujar Kadishub Medan, Irsan Idris Nasution, Rabu (10/6/2026).

Irsan mengatakan, karena skemanya pinjaman, dana tersebut akan dikembalikan. Pengembaliannya, kata Irsan, dilakukan oleh pemerintah pusat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya, bentuknya pinjaman, yang mengembalikan pemerintah RI melalui Kementrian Perhubungan," jelasnya.

Terkait komentar Komisi IV DPRD Medan soal permasalahan yang akan timbul dalam pembangunan koridor BRT, Irsan mengakui hal tersebut. Menurutnya, Dishub Medan tengah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang muncul.

"Dalam masa konstruksi pastinya akan berdampak terhadap adanya kemacetan, namun dilalukan beberapa mitigasi manajemen rekayasa saat konstruksi bersama stakeholder terkait," ungkapnya.

Selain itu, Irsan menyebut pihaknya juga menerapkan manajemen parkir di sepanjang jalur BRT dari Terminal Amplas menuju Pinang Baris untuk mengurangi potensi kemacetan.

"Dinas Perhubungan akan melakukan manajemen parkir khususnya terhadap plus minus 21 kilometer jalur on koridor dari terminal Amplas ke Pinang Baris untuk tidak menimbulkan kemacetan," katanya.

Ia berharap setelah pembangunan koridor selesai, operasional BRT dapat mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi di Kota Medan.

"Diharapkan setelah fase konstruksi selesai BRT dapat mengurai kemacetan di Kota Medan, mengurangi pemggunaan angkutan pribadi ke angkutan umum yang nyaman dan biaya terjangkau," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak menyoroti anggaran sebesar Rp 1,9 triliun dari Kementrian Perhubungan untuk pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang.

"Kita khawatir, proyek BRT ini senilai Rp 1,9 Triliun dari Kementerian. Tetapi kan banyak yang harus dibenahi serta kelanjutan proyek ini. Kita tidak setuju jika proyek BRT ini nanti menjadi beban Pemkot Medan," ucap Paul Simanjuntak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IV, Selasa (9/6/2026).

Paul juga mengaku kecewa lantaran Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Irsan Indris Nasution tidak menghadiri RDP tersebut. Menurut Paul, Dishub Medan tidak pernah melakukan sosialisasi terkait pembangunan koridor BRT kepada DPRD.

"Kita pun tahu karena ada mulai pengerjaan di lapangan. Lantas banyak warga mempertanyakan ke kita, lalu kita respon," katanya.

Dalam rapat tersebut, Paul juga menyoroti proyek bus listrik yang memakan biaya operasional hingga Rp 90 miliar per tahun. Menurutnya, biaya operasional ini tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan.

"Saat ini saja operasional Trans Metro Deli atau Bus Listrik disebut hanya menghasilkan PAD sekitar Rp 8 miliar per tahun, sementara biaya operasionalnya bisa mencapai lebih dari Rp 90 miliar per tahun. Apalagi nanti jika ada tambahan sekitar 200 armada BRT, tentu biaya operasional dan perawatan akan semakin besar," ungkapnya.

Ia juga menyinggung pembangunan koridor Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang tengah berlangsung. Menurutnya, operasional BRT akan menambah masalah baru di khususnya di Kota Medan.

"Akan banyak masalah baru yang muncul seperti penyempitan badan jalan, potensi kemacetan hingga beban operasional yang dinilai dapat membebani APBD Kota Medan," pungkasnya.