Kebijakan Baru Urus STNK Tanpa KTP Pemilik Lama 2026, Ini Syaratnya

Kabar gembira untuk detikers yang membeli kendaraan bermotor bekas. Pasalnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberikan kemudahan dalam mengurus perpanjangan surat tanda nomor kendara (STNK) tanpa harus melampirkan KTP pemilik lama.

Selama ini tidak sedikit orang yang membeli kendaraan bekas kesulitan mengurus pajak kendaraan bermotor karena wajib menyertakan KTP pemilik lama. Perlu dicatat, kebijakan ini hanya berlaku untuk perpanjang STNK tahunan. Untuk proses perpanjangan STNK lima tahunan tidak bisa diurus tanpa melampirkan KTP sesuai identitas di STNK.

Mengapa Aturan Ini Dibuat?

Selama ini, syarat wajib melampirkan KTP asli dari pemilik lama menjadi hambatan utama masyarakat dalam membayar pajak tahunan. Sehingga banyak kendaraan bermotor yang menunggak pajak karena pemilik barunya kehilangan kontak dengan penjual pertama.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Wibowo mengatakan pihaknya mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bekas dengan tetap bisa memperpanjang STNK tahunan tanpa harus melampirkan KTP pemilik awal.

"Polri memahami keresahan yang berkembang. Kami memastikan akan segera merumuskan langkah konkret agar pelayanan tetap berjalan tanpa memberatkan masyarakat," kata Wibowo dikutip Antara

Kebijakan ini hanya berlaku sepanjang tahun 2026, melalui kebijakan ini seluruh masyarakat diharapkan sudah balik nama pada tahun 2027. Saat ini Bea Balik Nama Kendaraan Bekas (BBNKB II) sudah digratiskan. Kebijakan itu merupakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Tertulis pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Artinya, yang kena balik nama adalah kendaraan baru, sedangkan kendaraan bekas tak lagi kena bea balik nama.

Meski begitu, saat mengurus balik nama kendaraan bekas, tetap ada biaya yang harus dikeluarkan. Yang dibebaskan hanya BBNKB, sementara pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya seperti SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), serta biaya administrasi STNK, pelat nomor, BPKB dan mutasi tetap dibayarkan.