Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap meminta agar dilakukan pertemuan lintas sektor untuk mengatasi banjir rob di wilayah Belawan. Sebab, ia menyebut Pemkot Medan tidak bisa mengatasi banjir rob sendiri.
"Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Sebab, di kawasan itu terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas lainnya milik Pertamina," kata Zakiyuddin saat kunjungan Komisi V DPR RI, Kamis (9/4/2026).
Politikus Gerindra ini menjelaskan kondisi di lapangan menunjukkan keterbatasan kewenangan Pemko Medan, terutama terkait kepemilikan lahan. Sebagian wilayah bahkan berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, sementara masyarakat banyak yang tinggal dengan status sewa.
"Kami tidak memiliki lahan di sana. Bahkan kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI. Sementara masyarakat juga banyak yang menyewa lahan Pelindo. Ini menjadi kendala ketika ingin melakukan penataan maupun normalisasi," ujarnya.
Zakiyuddin mengungkapkan banyak rumah-rumah berdiri di bantaran sungai, baik di lahan PT KAI maupun wilayah lainnya. Ia juga menyoroti kondisi sungai yang melintasi Kota Medan hingga ke wilayah Deli Serdang dan mengalami penyempitan bahkan penutupan.
"Kalau hanya Medan yang melakukan normalisasi, maka upaya kita akan sia-sia. Sampah dan sedimentasi akan kembali masuk, karena itu, perlu penanganan terpadu lintas daerah," ucapnya.
Simak Video "Video Tarif Baru Parkir di Medan: Motor Rp 2 Ribu, Mobil 4 Ribu"
(astj/astj)