Walkot Medan Sebut APBD Rp 7 T Tak Cukup Tangani Sampah, Minta Bantuan Pusat

Walkot Medan Sebut APBD Rp 7 T Tak Cukup Tangani Sampah, Minta Bantuan Pusat

Rechtin Hani Ritonga - detikSumut
Kamis, 02 Apr 2026 15:59 WIB
Wali Kota Medan, Rico Waas.
Foto: Wali Kota Medan, Rico Waas. (Rechtin Hani Ritonga/detikSumut)
Medan -

Wali Kota Medan, Rico Waas meminta bantuan pemerintah pusat untuk menangani permasalahan sampah di Medan. Rico menyebut, pembangunan fasilitas pengolahan sampah membutuhkan biaya besar.

Ia mencontohkan hasil studi banding ke Jakarta, di mana pembangunan fasilitas pembuatan bahan bakar dari sampah atau Refuse Derived Fuel (RDF) dapat mencapai Rp 1,7 triliun.

"Dengan APBD Kota Medan sekitar Rp 7 triliun, tentu ini sangat berat jika hanya mengandalkan anggaran daerah. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan," ujar Rico saat menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, dengan luas wilayah sekitar 265 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa pada malam hari dan meningkat hingga 4 juta jiwa pada siang hari, tantangan pengelolaan sampah di Kota Medan menjadi cukup besar.

Produksi sampah di Kota Medan saat ini berkisar antara 1.300 hingga 1.500 ton per hari. Angka tersebut meningkat signifikan saat terjadi bencana, seperti banjir yang melanda pada November lalu.

"Ketika banjir terjadi, produksi sampah bisa meningkat hingga 3.000 ton per hari, bahkan sempat mencapai 7.000 ton dalam sehari karena banyaknya barang rusak yang menjadi sampah," ujarnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini Kota Medan hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir (TPA), yakni TPA Terjun, dengan luas sekitar 14 hektare. Dari total area tersebut, hanya tersisa sekitar 2 hingga 3 hektare yang belum terisi, sementara timbunan sampah telah mencapai sekitar 600.000 ton.

"Kalau ini tidak segera diatasi, diperkirakan pada 2029 TPA Terjun akan mengalami overload. Ini tentu menjadi ancaman serius bagi lingkungan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan bahwa persoalan sampah juga menjadi tantangan besar di Jakarta, meskipun didukung anggaran yang sangat besar.

"Dengan anggaran yang besar pun, persoalan sampah masih menjadi darurat. Bahkan kejadian longsor di tempat pengolahan sampah yang menelan korban jiwa menjadi perhatian serius bagi kami," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Ia menilai, pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari pengurangan di hulu hingga pengolahan di hilir. Namun, tantangan terbesar tetap pada perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah.

"Yang paling sulit itu memilah sampah dari sumbernya. Ini yang terus kami dorong, termasuk melalui regulasi dan sosialisasi," tutupnya.



(afb/afb)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads