.webp)
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta petugas haji untuk berjalan satu komando dalam melayani tamu Allah. Petugas diminta tidak membuat pelanggaran serta penyelewengan.
"Semua petugas berjalan dalam satu komando, satu irama, satu tujuan yaitu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jemaah haji," kata Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).
Mulyadi memberikan pembekalan ke petugas haji di Pidie, Aceh yang diikuti ketua kloter, pembimbing ibadah, petugas kesehatan kloter, pimpinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), seluruh ketua rombongan (Karom), dan seluruh ketua regu (Karu). Jemaah Pidie akan berangkat ke Tanah Suci dalam tiga kelompok terbang (Kloter) Kloter 7, Kloter 10 dan Kloter 13.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para petugas mendapatkan pembekalan tentang peran dan tugas Karu dan Karom di saat hendak berangkat dari daerah asal ke asrama haji, selama di asrama haji embarkasi, peran di dalam pesawat, di bandara kedatangan di Arab Saudi, peran selama di Madinah, di Mekkah, pra Arafah, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, di Makkah, serta ketika proses pemulangan jemaah hingga tanah air.
"Petugas Kloter merupakan ujung tombak pelayanan bagi jemaah haji, mereka selalu bersama jemaah mulai dari proses keberangkatan, di tanah suci, hingga kembali lagi ke tanah air. Kami akan terus memantau kesiapan petugas, dan memberikan pendampingan yang diperlukan selama menjalankan tugas," jelasnya.
Mulyadi menegaskan pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus berlangsung dengan bersih, lancar, aman, nyaman, dan amanah sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.
"Pihak Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya," jelas mantan Kepala BKPSDM Pidie itu.
Ia menjelaskan Kemenhaj diberi mandat oleh Undang-undang untuk mensukseskan pelaksanaan ibadah haji mulai tahun ini. Dalam pelaksanaan haji disebut tidak boleh ada permainan, penyelewengan, dan zero toleransi terhadap pelanggaran.
Mulyadi Nurdin menyebutkan, Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak secara tegas menekankan pentingnya integritas dalam seluruh proses pelayanan haji.
"Pola-pola permainan dalam layanan haji, seperti rent-seeking, manipulasi kuota, hingga asimetri informasi tidak akan lagi ditoleransi," jelas Mulyadi.
(agse/mjy)
