.webp)
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut mengaku keberatan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Kebijakan ini akan membatasi perjalanan dinas ataupun event-event pemerintahan yang biasanya dilaksanakan di hotel.
"Pasti sangat memberatkan, dengan adanya kebijakan ini pasti akan berkurang (pemesanan) sangat besar dengan adanya pembatalan ini. Pembatalan saat ini ada beberapa cuma kalau pembatalan yang besar belum ada karena anggaran kan keluar bulan Maret," ungkap Ketua PHRI Sumut Denny S Wardhana kepada detikSumut, Selasa (18/2/2025).
Denny menyebutkan bahwa sektor pemerintahan menyumbang rata-rata 40 persen untuk acara di perhotelan. Apabila kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan ini berjalan, Denny memprediksi adanya potensi pengurangan karyawan hotel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk di pemerintahan itu bisa sampai 40 persen di hotel. Nanti terakhir ujungnya pasti kita mengurangi karyawan kalau kondisinya seperti ini," ujarnya.
Terkait hal ini, Denny menyebutkan bahwa PHRI juga turut mengambil langkah agar mendapat solusi dari kebijakan yang direncanakan berlangsung pada Maret mendatang.
"Kalau dari PHRI pusat, mungkin sudah ambil langkah untuk menyurati Presiden atau DPR untuk mencari solusinya seperti apa," ucapnya.
Sementara itu, Denny menyebutkan tidak hanya hotel yang ikut terdampak namun juga sektor UMKM yang bekerja sama dengan pihak hotel.
"Ini juga efeknya bukan di kita, UMKM juga kena. Hotel kalau setiap meeting kan beli bahan-bahan ke UMKM," ucapnya.
(nkm/nkm)
