.webp)
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya melakukan efesiensi anggaran. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemberian tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13 ASN, dan pemberian bansos tidak termasuk yang terkena efesiensi.
"Bu Menteri Keuangan sudah kasih pernyataan kan dan efisiensi yang disampaikan Presiden tidak termasuk belanja pegawai, gaji pegawai itu kan bukan dari bagian yang diefisienkan," ujar Hasan dikutip detikNews, Jumat (7/2/2025).
Menurut Hasan, hal itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apalagi anggaran gaji ke-13, THR untuk ASN sudah dialokasikan di APBN 2025.
"Jadi gaji ke-13 dan THR itu merupakan hak dari pegawai negeri dan akan dibayarkan, Menteri keuangan juga sudah menjelaskan soal hal itu," ujarnya.
Presiden Prabowo, kata Hasan, mengatakan efesiensi anggaran menyasar kegiatan seperti perjalanan dinas ke luar negeri dan hingga kegiatan bersifar seremonial.
"Masing-masing kementerian kan akan sesuaikan penghematan itu dengan tugas, pokok, dan fungsinya mereka, jadi arahan Presiden itu untuk program yang selama ini tidak bisa diukur keuntungannya dan manfaatnya bagi publik itu ditiadakan. Perjalanan ke luar negeri dikurangi. Seremonial-seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi pelayanan publik tidak dikurangi, PSO Public Service Obligation tidak dikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi," ucapnya.
Hasan menegaskan hal-hal yang beredar dan dinarasikan menjadi dampak efisiensi hanya sebatas kekhawatiran pihak-pihak anonim. Menurutnya, arahan presiden udah jelas terkait kebijakan efisiensi.
"Yang begitu kan sudah jelas sebenarnya. Yang sekarang beredar itu kan mungkin ada fear mongering (kampanye menjual ketakutan) ya, ketakutan yang disebabkan orang-orang anonim, narasumbernya siapa, orangnya siapa. Yang jelas Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, PSO, belanja pegawai, bantuan sosial itu bukan bagian efisiensi," ucapnya.
(astj/astj)
