Prabowo akan Mulai Berkantor di IKN Pada 2028

Foto: Tamu undangan berfoto di Istana Negara IKN sebelum Upacara HUT ke-79 RI. (Eva-detikcom)

Jakarta -

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berlangsung. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028

Dilansir detikFinance, nantinya ketika Presiden berkantor di IKN, maka akan menandai tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan RI. Sebelumnya hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

"Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo) telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, setelah infrastruktur untuk kepentingan eksekutif dibangun, pemerintah kini mulai mempersiapkan pembangunan sarana legislatif, yudikatif, serta infrastruktur pendukung lainnya, termasuk salah satunya Masjid Nusantara.

Basuki mengatakan percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN juga menjadi salah satu prioritas prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara.

Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I tahun 2026. Infrastruktur ini penting guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN.

"Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan," ujar Basuki.

Selaras dengan itu, Otorita IKN telah menggelar pertemuan bersama sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia, beberapa waktu lalu. Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.

Basuki menambahkan, Prabowo telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK).

Baca selengkapnya di sini