Pj Bupati Kampar Dicopot Mendagri karena Tak Netral, Bawaslu: Tak Ada Laporan

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Riau Firdaus dicopot dari jabatan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kampar karena dinilai tidak netral. Namun Bawaslu justru mengaku tak pernah dapat laporan.

Ketua Bawaslu Kampar, Syawir Abdullah mememastikan hingga saat ini tidak ada laporan soal Firdaus. Ia justru heran jika jabatan Firdaus dicopot tiba-tiba.

"Tidak ada laporan. Kita tidak tahu juga ini kenapa sebegitu cepat, kami tidak pernah menerima laporan ketidaknetralan beliau," kata Syawir, Kamis (21/12/2023).

Syawir menyebut Firdaus justru selama ini aktif sosialisasi terkait netralitas ASN yang ada di Kampar. Firdaus selalu jalan bareng KPU dan Bawaslu Kampar sosialisasi soal pemilu.

"Beliau ini antusias terkait masalah netralitas, bareng-bareng kita. Beliau secara kelembagaan selalu suport kita, suport KPU dan tidak ada laporan begini, begitu," katanya.

Terkait kabar Firdus telah mengumpulkan pejabat dan camat untuk mendukung kerabatnya maju calon anggota legislatif (caleg) di Kampar juga dipastikan tak ada laporan. Termasuk laporan dari camat, kepala desa hingga partai politik.

"Sampai hari ini kita tidak pernah partai politik, masyarakat, camat, kepala desa (melapor) terkait ketidaknetralan beliau. Bukan hanya bupati, yang lain juga tidak ada. Sampai hari ini nihil laporan kita di Bawaslu," tegas Syawir.

Diketahui Firdaus dicopot Menteri Dalam Negeri sebagai Pj Bupati Kampar karena tidak netral. Banyak laporan diterima usai Firdaus resmi dilantik Gubernur Syamsuar pada Mei lalu.

Mendagri pun langsung menunjuk Hambali sebagai Pj Bupati Kampar. Hambali adalah Sekretaris Daerah Kampar yang baru saja 1 bulan dilantik oleh Firdaus, yakni pada 10 November lalu.