.webp)
Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman mendapat sorotan karena pernyataan waspada non pribumi. Partai Gerindra tempat Aulia bernaung menilai pernyataan itu tendensius.
Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman menilai sebagai kader partai, semestinya Aulia tak menyampaikan pernyataan itu. Walaupun tak ada niatan, ia menilai pernyataan Aulia bisa dipersepsikan dengan maksud yang beragam.
Karena pernyataan itu juga Gerindra memanggil Aulia untuk melakukan klarifikasi. Dalam klarifikasinya Aulia menepis pernyataan itu ditujukan ke kelompok tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin sudah kami panggil untuk klarifikasi, beliau membantah kalau pernyataannya tertuju pada etnis dan ras tertentu. Kami berikan teguran karena kami menilai pernyataan tersebut tendensius," ujarnya seperti dilansir detikNews, Selasa (18/4/2023).
Kata dia dengan jabaran yang diemban, Aulia tidak seharusnya mengatakan hal tersebut. Sebab, bisa menimbulkan berbagai macam persepsi.
"Sebagai kader Gerindra yang kebetulan memegang amanah di jabatan publik harusnya dia tidak menyampaikan statement yang bisa diinterpretasikan macam-macam," tuturnya.
Habiburokhman menyebut teguran yang diberi bersifat edukatif. ia berharap Aulia dapat mengevaluasi sikapnya.
"Ya, teguran itu sanksi ya sifatnya edukatif, agar yang bersangkutan memperbaiki gaya komunikasi dan tidak mengulangi lagi membuat pernyataan yang tendensius," imbuhnya.
Aulia Rachman sebelumnya dipanggil secara resmi melalui surat Nomor: 04-027/A/MK-GERINDRA/2023 yang ditujukan kepada DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, DPC Partai Gerindra Kota Medan, dan Aulia Rachman selaku kader Partai Gerindra.
Pemanggilan Aulia Rachman merujuk video viral dan pemberitaan terkait pernyataan Aulia Rachman bahwa pada 20 tahun ke depan Medan akan dikuasai oleh nonpribumi.
Majelis Kehormatan Gerindra meminta Aulia hadir ke DPP Partai Gerindra, Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Senin (17/4). Aulia diminta berkenan hadir dan tidak diwakilkan.
(astj/astj)
