.webp)
KPU RI menetapkan perubahan cakupan kecamatan untuk daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2024 di Kota Medan. PDIP kecewa dengan keputusan itu dan berencana melayangkan surat 'protes' ke KPU sebagai pembuat regulasi.
Ketua DPC PDIP Medan, Hasyim, mengatakan perbedaan alokasi kursi antar dapil terlalu jomplang, dari tujuh ke 12 kursi. "Kami sebenarnya ada usulan saat uji publik soal penetapan dapil kami PDI Perjuangan memberikan masukan yang kami melihat memenuhi ada beberapa kriteria (berdasarkan) PKPU, artinya ada sistem proporsionalnya, seimbang dia jadi nggak jomplang, sekarang ini kita lihat ada yang tujuh, sembilan, 12, ini agak jomplang," kata Hasyim kepada detikSumut, Kamis (9/2/2023).
Padahal menurutnya, mereka sudah mengusulkan kepada KPU saat dimintai pendapat soal penataan dapil di Medan. Saat itu mereka mengusulkan pembagian dapil yang lebih proporsional yang memenuhi tujuh kriteria yang terdapat di P-KPU. Sehingga mereka mengaku kecewa dengan penetapan dapil oleh KPU tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sebenarnya kami agak kecewa, apa yang kami usulkan, apa yang kami lihat apa yang sudah kami lakukan pengkajian di internal partai, itu (kajian PDIP) lebih memenuhi tujuh kriteria yang ditetapkan P-KPU, lebih proporsional dia, tapi kami lihat ini kurang proporsional lah, kami kecewa juga, apa yang kami usulkan itu tidak diakomodir," ujarnya.
Untuk itu Ketua DPRD Medan ini mengatakan dalam waktu dekat PDIP akan melayangkan surat 'protes' ke KPU RI. Surat tersebut guna mempertanyakan soal penetapan dapil yang dinilai tidak proporsional ini.
"Sebenarnya kan ini keputusan dari KPU Pusat, nanti kami akan membuat satu bentuk surat tentang perubahan dapil yang tidak sesuai dengan usulan kami," ucapnya.
Artikel menarik lainnya baca di Google News.
(astj/astj)
