Riau

Ramai-ramai Kritik Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Berisi Setan

Tim detikNews - detikSumut
Selasa, 13 Des 2022 10:21 WIB
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ANTARA/Rahmat Santoso/21)
Pekanbaru -

Pernyataan Bupati Meranti, M Adil yang menyebut Kementerian Keuangan berisi setan atau iblis dan pindah negara ke Malaysia mendapat sorotan tajam. Kalangan legislator pun mengkritik cara M Adil menyampaikan pendapat soal pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak.

Anggota DPR Fraksi PDIP, Masinto Pasaribu mengatakan harusnya setiap pejabat negara di berbagai wilayah tak boleh berucap bergabung ke negara lain.

"Sebagai pejabat negara yang bertugas di daerah dan sebagai kepala daerah juga harus menghormati tatanan dasar bernegara. Bicara tentang NKRI, nggak boleh pejabat negara mengeluarkan kalimat apalagi ancaman untuk bergabung dengan negara lain, itu sangat tidak etis," ujar Masinton dilansir detikNews, Selasa (12/12/2022).

Kata dia, pernyataan M Adil yang menyebut akan pindah ke negeri tetangga seperti melanggar sumpah. "Cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang mendasar," tuturnya.

Anggota Komisi III ini berpendapat Mendagri sebagai pembina kepala daerah perlu sikap atas pernyataan Adil tersebut. Dia menyebut ucapan pindah negara berkaitan dengan pelanggaran sumpah dan jabatan.

"Saya nggak tahu ya perlu minta maaf atau tidak. Tapi menurut saya sih Mendagri harus merespons itu," ujar Masinton.

"Ya kan ada sumpah dan jabatan. Kalau ada pelanggaran sumpah dan jabatan kan bisa juga diberhentikan. Kalau memang ada terbukti ke sana ya," lanjutnya.

M Adil Disebut Seperti Demonstran

Anggota DPR RI F-PPP Arsul Sani, heran dengan pernyataan yang disampaikan M Adil sebagai kepala daerah. Ia menyebut cara pejabat daerah menyampaikan tuntutan atau ketidakpuasannya berbeda dengan para pengunjuk rasa.

"Saya mau menyampaikan demikian, kalau itu yang menyampaikan masyarakat, warga, kita bisa memaklumi, tetapi kalau menyampaikan kepala daerah kita agak sulit memahami, itu, kenapa memahami? Karena kepala daerah itu punya saluran-saluran resmi, mulai dari DPRD, bisa ke Gubernur, ke Menteri Dalam Negeri itu saluran-salurannya ada," ujar Asrul.

"Jadi saran saya kalau dia itu jadi pejabat publik, pejabat daerah harus bisa membedakan diri dengan seorang demonstran," sambungnya.

Bupati Meranti Dinilai Tak Paham Aturan. Baca Halaman Selanjutnya....



Simak Video "Video: Viral Becak Motor Freestyle di Depan Polisi, Pelaku Dicari"

(astj/astj)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork