.webp)
Pernyataan Bupati Meranti, M Adil yang menyebut Kementerian Keuangan berisi setan atau iblis dan pindah negara ke Malaysia mendapat sorotan tajam. Kalangan legislator pun mengkritik cara M Adil menyampaikan pendapat soal pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak.
Anggota DPR Fraksi PDIP, Masinto Pasaribu mengatakan harusnya setiap pejabat negara di berbagai wilayah tak boleh berucap bergabung ke negara lain.
"Sebagai pejabat negara yang bertugas di daerah dan sebagai kepala daerah juga harus menghormati tatanan dasar bernegara. Bicara tentang NKRI, nggak boleh pejabat negara mengeluarkan kalimat apalagi ancaman untuk bergabung dengan negara lain, itu sangat tidak etis," ujar Masinton dilansir detikNews, Selasa (12/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kata dia, pernyataan M Adil yang menyebut akan pindah ke negeri tetangga seperti melanggar sumpah. "Cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang mendasar," tuturnya.
Anggota Komisi III ini berpendapat Mendagri sebagai pembina kepala daerah perlu sikap atas pernyataan Adil tersebut. Dia menyebut ucapan pindah negara berkaitan dengan pelanggaran sumpah dan jabatan.
"Saya nggak tahu ya perlu minta maaf atau tidak. Tapi menurut saya sih Mendagri harus merespons itu," ujar Masinton.
"Ya kan ada sumpah dan jabatan. Kalau ada pelanggaran sumpah dan jabatan kan bisa juga diberhentikan. Kalau memang ada terbukti ke sana ya," lanjutnya.
M Adil Disebut Seperti Demonstran
Anggota DPR RI F-PPP Arsul Sani, heran dengan pernyataan yang disampaikan M Adil sebagai kepala daerah. Ia menyebut cara pejabat daerah menyampaikan tuntutan atau ketidakpuasannya berbeda dengan para pengunjuk rasa.
"Saya mau menyampaikan demikian, kalau itu yang menyampaikan masyarakat, warga, kita bisa memaklumi, tetapi kalau menyampaikan kepala daerah kita agak sulit memahami, itu, kenapa memahami? Karena kepala daerah itu punya saluran-saluran resmi, mulai dari DPRD, bisa ke Gubernur, ke Menteri Dalam Negeri itu saluran-salurannya ada," ujar Asrul.
"Jadi saran saya kalau dia itu jadi pejabat publik, pejabat daerah harus bisa membedakan diri dengan seorang demonstran," sambungnya.
Bupati Meranti Dinilai Tak Paham Aturan. Baca Halaman Selanjutnya....
Bupati Meratni Disebut Tak Paham UU
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, menyebut Bupati Meranti, M Adil tak paham tentang UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Dia belum membaca dengan baik isi UU HKPD, UU Nomor 1 Tahun 2022. Undang-undang lain yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Nomor 7 Tahun 2021)," kata Hendrawan.
Hendrawan menilai Bupati Adil tak paham penerapan undang-undang tersebut. Bahkan dia menyindir Bupati Adil, yang disebut mungkin tak hadir di simulasi penerapan undang-undang itu.
"Ini menunjukkan, saat dilakukan sosialisasi kemungkinan Pak Bupati belum memahami konsekuensi penerapan undang-undang tersebut, atau tidak mengikuti simulasi penerapannya," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti M Adil memprotes pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak ke wilayah yang dipimpinnya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Ketika protes ke anak buah Sri Mulyani, dia pun berbicara soal angkat senjata dan pindah kewarganegaraan.
Diketahui, jarak Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dengan negeri tetangga, Malaysia, sangat dekat. Protes itu disampaikan Adil saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia kemarin di Pekanbaru.
Menurut Adil, jumlah penerimaan DBH yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti. "Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan," kata Adil.
Simak Video "Video: Viral Becak Motor Freestyle di Depan Polisi, Pelaku Dicari"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)
