Pejabat Wali Kota Pekanbaru, Muflihun mengaku pemerintah rugi dalam mengatasi tumpukan sampah. DPRD pun menilai Muflihun keliru karena bicara soal untung rugi dengan masyarakat.
"Pemerintah ini memberikan pelayanan, jangan bicara profit. Makanya perkataan wali kota itu salah karena soal sampah yang bertanggungjawab atas kebersihan kota adalah pemerintah kota itu sendiri," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi, Rabu (7/9/2022).
Azwendi mengatakan sudah ada aturan khusus untuk mendapatkan PAD lewat retribusi sampah. Namun pemerintah harus konsisten menegakkan aturan itu agar retribusi bisa didapat dan pelayanan kepada masyarakat maksimal.
"Dalam hal ini, pemerintah harus konsisten dengan aturan yang ada. Jangan lagi ada pemerintah bercerita keuntungan, kalau itu saya tidak sependapat karena sampah kan tanggungjawab murni pemerintah," tegas Aswendi.
Tak hanya menilai Muflihun keliru, politisi Demokrat itu mengusulkan pengelolaan sampah dikembalikan ke DLHK dan camat setempat. Sehingga pengawasan ketat bisa dilakukan mulai dari tingkat RT hingga ke camat.
"Saya merekomendasikan pengelolaan sampah dikembalikan ke DLH, camat dan lurah. Bahkan RT/RW juga terlibat karena semua ikut mengawasi, ini dari masyarakat ke masyarakat, tidak memberatkan APBD karena dari masyarakat untuk masyarakat lewat swakelola," katanya.
"Kalau tidak tertangani, ya tinggal camat dievaluasi. Jadi kalau mau cerita profit, bukan di sampah, tapi di BUMD. Jadi kalau mau bisnis ada wadahnya di BUMD," kata Azwendi lagi.
Terakhir, Azwendi turut menyoroti terkait pengakuan Uun yang capek mengurusi sampah. Sehingga jika tak sanggup bisa jadi bahan evaluasi.
"Kalau Pak PJ tidak sanggup, ya salah satu tugas wali kota adalah banjir, jalan rusak sama banjir. Satu saja tidak selesai ya pak gubernur harus cermati ini (bahan evaluasi)," katanya.
Pj Wali Kota Pekanbaru Ngaku Rugi dan Capek Urusi Sampah. Baca Halaman Selanjutnya:
Simak Video "Video: Viral Becak Motor Freestyle di Depan Polisi, Pelaku Dicari"
(ras/astj)