.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan benih bagi para petani di wilayahnya yang terdampak banjir. Hal itu dilakukan setelah adanya pemantauan dan identifikasi lahan pertanian seluas 10 hektare yang terdampak banjir di Ogan Komering Ulu (OKU).
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ulu (BPBD OKU) banjir yang terjadi Senin (6/5/2024) lalu telah menyebabkan kerusakan di berbagai aspek mulai dari 1.695 rumah terendam, jembatan gantung rusak, dan sekitar 10 hektare lahan pertanian terendam.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Sumatra Selatan, Bambang Pramono mengatakan untuk 10 hektare lahan sawah yang terendam banjir dari identifikasi petugas organisme pengolahan tanaman dan perubahan iklim di lapangan. Saat ini lahan yang tergenang banjir belum ada yang rusak total.
"Sedang kita pantau, saat ini belum ada yang rusak total. Masih bisa kita tunggu 2-3 hari. Kalau dalam seminggu surut tidak akan merusak tanaman karena sekarang usianya (padi) sudah di atas satu bulan," katanya, Selasa (14/5/2024).
Menurutnya, apabila ditemukan lahan pertanian yang rusak total atau tidak bisa panen maka kebijakan dari Pj Gubernur Sumsel akan diberikan bantuan, berupa benih baru ke petani yang lahannya terdampak.
Para petani yang tanamannya rusak juga dapat mengklaim manfaat pada program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.
"Termasuk juga asuransi untuk lahan yang rusak akibat banjir bagi petani yang terdaftar," ungkapnya.
Sementara itu, PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan begitu terjadi bencana pihaknya telah menurunkan tim untuk terus melakukan pendataan baik warga terdampak maupun penghitungan berbagai kerusakan.
"Akan terus kita maksimal hitungan ini untuk menentukan langkah apa yang patut kita lakukan selanjutnya,"ujarnya.
Untuk anggaran, kata Fatoni, mungkin akan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan bantuan bagi daerah yang terdampak bencana.
"Bantuan itu bisa dari kabupaten, provinsi dan pusat. Jadi kalau dari pusat kita sampaikan melalui surat lalu di provinsi dan kabupaten kita lakukan optimalisasi anggarannya," pungkasnya.
(dai/dai)
