Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan akan menggunakan langkah dan pola seperti tahun lalu. Penanganan Karhutla tahun ini diupayakan melalui peningkatan dan pengoptimalan sejak dini.
"Tahun ini kita tetap melakukan langkah-langkah seperti pada tahun lalu, meniru pola tahun lalu dengan tetap meningkatkan dan mengoptimalkan sejak awal sehingga penanganannya bisa lebih efektif lagi," ujar Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni saat Rakorsus Antisipasi Karhutla di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Fatoni menilai dengan adanya meniru pola tahun lalu maka penanganan bencana Karhutla bisa lebih efektif dan efisien. Dia menjelaskan, penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pusat harus terpadu dan maksimal. Khususnya soal strategi, rencana, persiapan personel dan anggaran penanganan bencana.
"Perlu strategi dan rencana yang baik melalui penyiapan anggaran, personel, sarana prasarana, termasuk koordinasi dengan semua stakeholder harus diperkuat," ungkapnya.
Sementara Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut, prediksi fenomena El Nino akan berlanjut hingga akhir tahun. Oleh karena itu, dia meminta seluruh provinsi rawan Karhutla mengambil langkah masif meminimalisir dampak bencana tersebut.
"Kita harus ambil langkah lebih masif sehingga kita menegaskan kembali komitmen seluruh kementerian lembaga untuk semakin meningkatkan kerjasama dan bahu membahu dalam peningkatan upaya penanggulangan Karhutla," kata Menko Polhukam.
Berdasarkan prediksi BMKG, Maret-April masih akan hujan. Mei curah hujan akan berkurang dan kemarau dimulai Juni. Ia mengingatkan gubernur yang wilayahnya berpotensi Karhutla lebih waspada dan siaga darurat sejak awal. Kemudian lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan agar penanganan selaras dengan pemda setempat.
"Mei curah hujan akan berkurang di Sumatera. Juni-September harap waspada potensi Karhutla di Sumsel, Riau dan Kalteng. Kemudian di Jawa, Bali dan NTB musim kering akan lebih dulu terjadi," ungkapnya.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, perlu mitigasi Karhutla dan penanganan pasca bencana. Ia meminta Pemda membuat regulasi penanggulangan bencana dan perencanaan anggaran.
"Pemerintah daerah juga perlu memperluas BPBD hingga ke daerah-daerah," tukasnya.
(dai/dai)