Pj Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni meminta kepala desa, lurah dan camat menjadi garda terdepan dalam berbagai permasalahan di wilayahnya. Pemerintahan terkecil di bawah kabupaten/kota itu dianggap lebih mengerti dan memahami kondisi masyarakat.
"Khususnya peran kades dan lurah yang sangat penting sebagai garda terdepan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka juga memahami dan mengerti kondisi wilayahnya bahkan by name by address," ujar Fatoni saat Rapat Koordinasi Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Sumsel di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Jumat (15/12/2023).
Fatoni menekankan dalam kegiatan yang dihadiri 2.855 kades, 405 lurah dan 241 camat se-Sumsel itu, permasalahan yang harus ditangani di antaranya terkait dengan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, permasalahan stunting dan pelaksanaan Pemilu 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita bersyukur untuk karhutla sudah tertangani, tinggal lagi prioritas lainnya," ujarnya.
Menurutnya, semua persoalan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya oleh mereka yang ada di pemerintahan terbawah, tapi pemprov, pemkot/pemkab, TNI/Polri dan pihak terkait lainnya.
Untuk Pemilu 2024, dia meminta para kades dan lurah bisa menjaga situasi di wilayahnya tetap kondusif. Status Sumsel sebagai daerah zero conflict harus bisa dipertahankan. Agus kembali menegaskan ASN harus netral di masa saat ini hingga pemilu nanti selesai.
"Upayakan pemilu nanti berlangsung aman, damai dan sukses. Jaga kondusifitas dan netralitas ASN, terkhusus bagi para camat, lurah dan kades agar pemilu nanti berlangsung jujur dan adil," ungkapnya.
Agus mengungkapkan bahwa saat ini penanganan inflasi cukup terkendali. Soal stunting, pihaknya akan mengejar target 14% sesuai dengan arahan pemerintah, di mana penurunan dari 2021-2022 sebesar 6,2% menjadi 18,6%.
"Kemiskinan ekstrem dari 3,19% menjadi 1,29% juga akan terus kita turunkan pada 2023 ini," katanya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Tomsi Tohir mengungkapkan, penyumbang inflasi setiap tahun berbeda.
Pada 2022 lalu, kata dia, inflasi disumbangkan kenaikan harga BBM. Menjelang berakhirnya 2023, beberapa penyumbang inflasi adalah cabai merah keriting, cabai merah rawit, beras, gula dan beberapa bahan pangan lain.
"Namun patut disyukuri, secara nasional inflasi kita 2,86% atau rangking 48 dari 186 negara di dunia. Sementara di antara negara G20, Indonesia di peringkat 7. Kita berharap tahun ini bisa terkendali dikisaran 3%, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tetap 5%, " jelasnya.
Meminimalisir itu, ia meminta Pemda melaksanakan program pasar murah, gerakan menanam dan upaya lainnya.
Terkait Pilkada, ia meminta seluruh aparat pemerintahan mengantisipasi kerawanan di tahun politik. Isu SARA, hoaks dan politik identitas serta lainnya harus bisa dicegah. Penanganan awal juga harus dimasifkan agar tidak meluas.
"Kemudian aparatur pemerintah harus punya sikap netral, " katanya.
Selain itu, ia juga menekankan persoalan stunting, kemiskinan ekstrem dan stunting. Aparatur pemerintah di tingkatan bawah harus mengambil peran agar permasalahan itu bisa tuntas.
"Lurah dan kades punya data akurat dan memahami lingkungannya, sehingga tahu mana masyarakat yang miskin maupun stunting. Jika ini ditangani, maka persoalan kita bisa teratasi dengan baik," ujarnya.