Jelang Hari Ibu, Pj Gubernur Sumsel Ajak Perempuan Berperan Atasi Stunting

Sumatera Selatan

Jelang Hari Ibu, Pj Gubernur Sumsel Ajak Perempuan Berperan Atasi Stunting

Reiza Pahlevi - detikSumbagsel
Jumat, 15 Des 2023 12:01 WIB
Pj Gubernur Sunsel Agus Fatoni peringati Hari Ibu.
Foto: Dok. Humas Provinsi Sumsel
Palembang -

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni meminta agar peran perempuan lebih dimaksimalkan dalam penurunan stunting. Angka prevalensi stunting diharapkan bisa turun hingga 14% pada 2024 mendatang.

Dari data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Sumsel sebesar 18,6%, turun dari tahun 2021 yang tercatat 24,8%.

"Angka ini lebih rendah dari prevalensi nasional yang mencapai 21,6 persen. Sumsel termasuk dalam tiga besar daerah yang berhasil menurunkan angka stunting dengan sangat signifikan hingga 6,2 persen," kata Fatoni saat puncak peringatan Hari Ibu ke-95 di Hotel Aryaduta, Kamis (14/12/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebut upaya pengentasan stunting di Sumsel juga bisa dilakukan dengan cara menjadikan anak stunting sebagai anak asuh oleh para pejabat Pemprov Sumsel, Pemda, BUMN, BUMD dan masyarakat.

Menurutnya, perempuan khususnya para ibu juga harus dilibatkan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. "Peran ibu juga sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem yang menjadi program pemerintah. Tidak kalah penting adalah penanganan inflasi, karena ini bisa berdampak terhadap stunting dan kemiskinan ekstrem," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Sebagai apresiasi jelang peringatan Hari Ibu itu, Pemprov Sumsel memberikan penghargaan kepada 17 perempuan pemimpin desa atau kelurahan inspiratif. Juga penghargaan untuk daerah yang responsif gender 2023 dan perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan 2023.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumsel, Henny Yulianti mengatakan, peringatan Hari Ibu digelar dengan beragam kegiatan. Mulai dari sosialisasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, workshop kesetaraan gender dan anti diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan, pemberian bantuan ekonomi produktif kepada kabupaten/kota dan pelatihan keterampilan hidup serta lainnya.




(dai/des)


Hide Ads