.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto melakukan kunjungan kerja ke Bandar Lampung. Ia memberikan peringatan tentang netralitas ASN hingga menghentikan penyaluran bansos jelang pencoblosan.
Hal itu diutarakannya ketika melakukan monitoring persiapan Pilkada 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, Sabtu (23/11/2024).
"Ada surat edaran khusus dari Mendagri untuk ASN agar tetap netral, termasuk kepala desa walaupun bukan ASN tapi bisa terkena pasal kalo emang dari Bawaslu terbukti. Bisa sampai langkah pemberhentian kepala desa itu (sanksinya),"kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bima menambahkan terkait penghentian penyaluran bansos hingga tanggal 27 November atau hingga waktu pencoblosan Pilkada 2024.
"Kemudian kedua Mendagri sudah mengeluarkan surat edaran bantuan sosial (Bansos) sementara sampai tanggal 27, jadi yang dihentikan bansos yang berasal dari APBD tidak boleh dialokasikan. Setelah lewat tanggal itu atau tanggal 28-nya silahkan," ujarnya.
"Selanjutnya tidak boleh ada langkah-langkah pengaturan kepegawaian, jadi kita pastikan beberapa hari ke depan tidak ada pergeseran kepegawaian, promosi, apalagi pergeseran. Jadi semua harus izin Mendagri," sambungnya.
Bima juga menyampaikan alasan melakukan kunjungan kerja ke Lampung karena menurutnya dinamika politik di Lampung cukup menarik.
"Semua tempat yang dekat kami kunjungi, yang jauh juga kita kunjungi, malam nanti kita ke Flores Timur. Lampung ini juga dinamikanya cukup lumayan dengan catatan, Bandar Lampung ini ada pasangan yang head to head. Saya melihat semua Forkompinda sudah berkolaborasi melakukan Cooling System," tandasnya.
(dai/dai)
