.webp)
Pemalsuan data sebagai syarat tes PPPK yang dilakukan tujuh honorer di Puskesmas Nanjungan, Empat Lawang, terbongkar. Praktik kecurangan itu terungkap berkat laporan honorer lainnya.
Awal Mula Temuan
Informasi diterima detikSumbagsel, awalnya beredar kabar soal pesan dugaan kecurangan seleksi PPPK. Bahkan, posisi kepala puskesmas di salah satu Kabupaten Empat Lawang yang dijabat oleh Siti Khodijah, yang sudah 9 tahun menjabat juga jadi sorotan.
Dalam pesan beredar, ada pegawai yang belum 2 tahun bekerja sudah bisa ikut tes PPPK. Hal itu diduga melanggar aturan dan sudah dilaporkan sejumlah orang ke BKPSDM dan BKN Sumsel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mirisnya, mereka yang melaporkan adanya praktik kecurangan itu justru dipanggil dan ditahan dalam ruangan oleh kepala puskesmas tersebut. Penahanan itu pun berbuntut panjang hingga terjadi keributan.
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Empat Lawang, Yulian Septa Pratama membenarkan adanya laporan yang masuk ke BKPSDM terkait dugaan kecurangan dan pemalsuan data PPPK di Puskesmas Empat Lawang.
"Ya benar sekitar 2 minggu lalu laporan yang masuk dugaan kecurangan dan pemalsuan data PPPK di salah satu Puskesmas Empat Lawang, ke BKPSDM Empat Lawang," katanya, Minggu (10/12/2023).
7 Honorer Terbukti Palsukan Data
Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Empat Lawang, Yulian Septa mengatakan, tim BKPSDM melakukan rapat panitia seleksi daerah (Panselda) terhadap Kepala Puskesmas Nanjungan untuk klarifikasi atas laporan pemalsuan data PPPK.
Setelah klarifikasi itu, terbukti benar bahwa 7 pegawai honorer tersebut dibantu Kepala Puskesmas untuk memalsukan data agar bisa tes PPPK.
"Dari klarifikasi yang dilakukan Kepala Puskesmas Nanjungan Senin (11/12) kemarin, dia (kepala puskesmas) mengakui 7 honorer yang bekerja belum genap 2 tahun namun diberikan surat pengalaman kerja selama 2 tahun untuk mengikuti syarat tes PPPK di Kabupaten Empat Lawang," katanya kepada detiksumbagsel, Selasa (12/12/2023).
Pemalsuan Dibantu Kepala Puskesmas
Bahkan, pemalsuan data ini dibantu langsung oleh kepala puskesmas. Berkas ketujuh pegawai honorer saat diperiksa bervariasi. Ada yang baru bekerja 6 bulan, ada yang 1 tahun.
"Kepala Puskesmas mengakui melakukan hal tersebut karena sudah kesepakatan bersama dengan pegawai lain saat rapat. Namun itu bukan alasan karena sudah melanggar Permenpan Nomor 14 Tahun 2023," tegasnya.
Yulian menegaskan bahwa tujuh orang honorer yang melakukan pemalsuan data ini dipastikan tidak akan lulus PPPK.
"Walaupun pengumuman tes nanti salah satu mereka akan lulus atau lulus semua maka kami akan melakukan pembatalan kelulusan untuk keadilan bagi para pegawai honorer lain," tegasnya.
Hari ini, Selasa (12/12/2023), pihaknya akan melakukan pemeriksaan ke Puskesmas Nanjungan, Empat Lawang terhadap ketujuh pegawai honorer yang melakukan pemalsuan data.
"Rencana kami hari ini akan datang ke Puskesmas Nanjungan untuk mengklarifikasi ketujuh pegawai dan akan mencairkan suasana karena yang melapor hal ini 6 pegawai honorer Puskesmas Nanjungan yang satu kantor dengan mereka," kata Yulian.
(mud/mud)
